Unduh Aplikasi

Satu Anggotanya Teken Interpelasi, PDA: Tidak Ada Persetujuan Partai

Satu Anggotanya Teken Interpelasi, PDA: Tidak Ada Persetujuan Partai
Foto: Net

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh (DPP PDA) menyikapi keputusan salah seorang kader mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang ikut menandatangani usulan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ketua DPP PDA, Teungku Marsyuddin Ishak menegaskan, keputusan salah seorang kader mereka di DPRA itu murni sikapnya secara personal, bukan atas persetujuan pimpinan partai.

"Sikap yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRA dari PDA tersebut merupakan sikap personal, tanpa komunikasi dan persetujuan dari DPP PDA," kata Teungku Marsyuddin Ishak dalam keterangannya kepada AJNN, Senin (7/9) malam.

Pria yang akrab disapa Tgk Mudas ini mengatakan, jauh hari sebelumnya DPP PDA sudah mengeluarkan instruksi tertulis kepada seluruh anggota DPRA dari PDA untuk tidak mengambil sikap secara personal maupun fraksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan partai, serta selalu memberikan laporan.

Jika instruksi itu dilanggar seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRA tersebut, maka ia sudah siap dengan segala konsekuensi atas sikap yang bertolak belakang dengan keputusan partai.

"Berarti dia (anggota DPRA dari PDA yang ikut tandatangan) sudah siap dengan segala resiko politik yang akan diputuskan oleh partai nantinya," ujarnya.

Baca: Satu Anggota DPRA di Luar KAB Ikut Teken Interpelasi

Tgk Mudas juga menuturkan, dalam waktu dekat ini DPP PDA dalam akan segera melaksanakan rapat terkait sikap yang diambil salah seorang anggota DPRA tersebut, serta menetapkan keputusan perihal wacana penggunaan hak interpelasi.

"Kami akan gelar rapat untuk menyikapi hal ini, salah satu agendanya terkait hak interpelasi dan sikap kader yang berlawanan dengan keputusan partai," tutur Mudas.

Sebelumnya diberitakan, berkas penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah diteken sebanyak 55 anggota DPRA.

Mayoritas anggota DPRA yang meneken dokumen tersebut adalah mereka yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), yakni Partai Aceh, Gerindra, PNA, PAN, PKS dan Fraksi Golkar.

Ternyata, ada salah seorang anggota DPRA dari luar KAB yang ikut menandatangani dokumen pengusulan interpelasi tersebut. Ia merupakan politikus Partai Daerah Aceh (PDA) yang tergabung dalam fraksi PKB-PDA. Namun, untuk nama yang bersangkutan sampai hari ini belum dibeberkan.

Komentar

Loading...