Unduh Aplikasi

Satu Anggota DPRA di Luar KAB Ikut Teken Interpelasi

Satu Anggota DPRA di Luar KAB Ikut Teken Interpelasi
Inisiator penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh saat melakukan konferensi pers di ruang Komisi V DPRA, Senin (7/9). Foto: AJNN/Rahmat Fajri.

BANDA ACEH - Wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah terus bergulir, sejauh ini sudah 55 anggota DPRA menandatangani draf usulan tersebut.

Mayoritas anggota DPRA yang meneken dokumen interpelasi tersebut adalah mereka yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), yakni Partai Aceh, Gerindra, PNA, PAN, PKS dan Fraksi Golkar.

Ternyata, ada salah seorang anggota DPRA dari luar KAB yang Fraksinya tidak mendukung penggunaan hak interpelasi itu ikut menandatangani dokumen pengusulan tersebut.

Anggota dewan itu yakni politikus Partai Daerah Aceh (PDA) yang tergabung dalam fraksi PKB-PDA. Namun, nama yang bersangkutan belum dibeberkan.

"Dari 55 orang, dari PDA satu orang. Untuk namanya belum bisa kita sebutkan," kata salah seorang pengusul hak interpelasi, Iskandar Usman Al Farlaky saat menggelar jumpa pers di ruang rapat Komisi V DPRA, Senin (7/9).

Iskandar juga menyebutkan, dalam interpelasi itu nantinya mereka bakal mempertanyakan beberapa persoalan kepada Plt Gubernur Aceh, seperti anggaran refocusing Covid-19 serta berbagai masalah lainnya.

"Interpelasi ini bukan hanya karena Plt Gubernur tidak hadir rapat, tapi ada banyak hal yang kita tanyakan, tentang refocusing yang dananya naik dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Tim Covid-19 juga tidak bekerja maksimal," tutur Iskandar.

Dokumen usulan penggunaan hak interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah itu sudah diserahkan kepada para pimpinan fraksi oleh para inisiator.

Adapun lima inisiator penggunaan hal interpelasi itu yakni Iskandar Usman Al Farlaky (Partai Aceh), Irpannusir (PAN), Reza Fahlevi Kirani (PNA), Muslim Syamsudin (SIRA) dan Tarmizi (Partai Aceh).

Setelah ditelaah fraksi, berkas itu nantinya diserahkan kepada pimpinan DPRA untuk kemudian dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) hingga sidang paripurna.

Komentar

Loading...