Unduh Aplikasi

Sanksi Bagi Warga Tak Mau Divaksin, Jamsos dan Bansos Bakal Dihentikan 

Sanksi Bagi Warga Tak Mau Divaksin, Jamsos dan Bansos Bakal Dihentikan 
Petugas menyuntik vaksin kepada salah seorang lansia di PLTD Apung, Punge, Kamis (10/6/2021). Foto: AJNN/Indra Wijaya.

BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh bakal memberikan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk di vaksin Covid-19. Sanksi berupa penghentian pemberian Jaminan Sosial (Jamsos) dan Bantuan Sosial (Bansos).

Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa masyarakat yang tidak mau di vaksin akan ditunda pemberian jamsos dan bansosnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Iswanto, membenarkan informasi tersebut. Dimana, aturan yang ditetapkan pada 9 Februari 2021 langsung ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Itukan aturannya sudah jelas semua karena sudah tertuang dalam Perpres," kata Iswanto saat dikonfirmasi AJNN, Kamis (10/6/2021).

Untuk saat ini kata Iswanto, Pemerintah Aceh sementara akan memperkuat vaksinasi massal di peraturan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.

"Dengan ini bisa lebih maksimal, meskipun beberapa hari dan sebelumnya sudah mulai. Mudah-mudahan dengan surat ini lebih mempertegas," ucapnya.

"Mungkin dengan Perpres ini sudah tersebut jelas, tinggal pelaksanaan saja nanti," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Salah satu pasal membahas mengenai pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19.

Pasal 13A ayat 1, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19. Pasal 13A ayat 2, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.

Pasal 13A ayat 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c) denda.

Komentar

Loading...