Unduh Aplikasi

Samsul Rizal: Belum Ada Izin, SK Tenaga Ahli DPRA Harus Dibatalkan

Samsul Rizal: Belum Ada Izin, SK Tenaga Ahli DPRA Harus Dibatalkan
Rektor Unsyiah, Surat DPRA dan Dahlan Jamaluddin.

BANDA ACEH - Rektor Unsyiah, Samsul Rizal mengaku saat ini pihaknya masih memproses permintaan dosen untuk tenaga ahli DPRA, sesuai surat yang dikirim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, tanggal 6 Oktober 2020.

Dalam suratnya, Dahlan meminta 12 dosen Unsyiah dari berbagai fakultas untuk menjadi tenaga ahli DPRA.

Meski belum ada izin rektor, ke 12 dosen itu sudah ditentukan tugas dan penempatan dalam alat kelengkapan dewan, seperti tercantum dalam daftar tenaga dosen Unsyiah yang menjadi tenaga ahli di DPRA. 

Daftar tenaga dosen Unsyiah yang menjadi tenaga ahli di DPRA

Dari kedua bukti dokumen yang dimiliki media ini mengindikasikan kuat bahwa sebelum mendapatkan izin, 12 dosen Unsyiah tersebut telah ditetapkan sebagai tenaga ahli oleh DPRA.

Hal ini merujuk pada surat Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin kepada Rektor Unsyiah tentang permohonan izin menggunakan tenaga dosen Unsyiah untuk menjadi tenaga ahli di DPRA.

Baca: Dahlan Minta Tenaga Ahli ke Unsyiah Tanpa Koordinasi dengan Pimpinan DPRA

Dalam suratnya, pada poin pertama Dahlan menulis bahwa kami maklumkan bahwa saat ini di DPRA beberapa dosen dari Unsyiah yang dibutuhkan pemikirannya untuk membantu salah satu atau lebih dari alat kelengkapan DPRA sebagai tenaga ahli.

Pun demikian, AJNN belum bisa memastikan apakah para dosen  itu sudah di-SK-kan. Namun menurut Samsul Rizal jika memang sudah di-SK-kan berarti tidak perlu lagi izin rektor. Dia juga menegaskan bahwa SK para dosen harus dibatalkan dulu karena izin darinya belum ada.

"Kalau sudah ada SK artinya tidak perlu izin Rektor. Kalau menurut saya SK-nya dibatalkan dulu dan menunggu izin rektor," kata Samsul Rizal kepada AJNN, Sabtu (24/10).

Samsul Rizal menjelaskan kepada seluruh pegawai Unsyiah yang ingin bekerja di luar Unsyiah, wajib memiliki izin terlebih dahulu dari perguruan tinggi ini. 

Keputusan tersebut berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: 74032/A.A3/KP/2020 yang diterima Unsyiah. (Banda Aceh, 28 September 2020).

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...