Unduh Aplikasi

Saluran Air Warga Tercemar Limbah, Polisi Diminta Periksa Manajemn PLTU

Saluran Air Warga Tercemar Limbah, Polisi Diminta Periksa Manajemn PLTU
Sejumlah ikan mati mendadak di saluran pembuangan air warga Desa Suak Puntong. Foto: Ist

ACEH BARAT - GeRAK Aceh Barat mendorong ke Polisian Resor (Polres) Nagan Raya memeriksa manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya, atas temuan pencemaran limbah kimia di saluran pemukiman warga Dusun Gelanggang, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten setempat.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra, mengatakan diketahui adanya pencemaran limbah kimia di saluran pembuangan air milik warga Dusun Geulanggang Merak, setelah dilakukan uji lab oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DHK) di laboratorium Balai Riset Dan Standarisasi Industri (Baristand) Provinsi Aceh beberapa waktu lalu.

Baca: Penyebab Ikan Mati Mendadak di Sekitar PLTU Nagan Raya Diduga Akibat Zat Kimia

“Mengingat dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum jelas dalam bab sepuluh bagian 3 dari pasal 69, maka penting bagi polisi memanggil dan memeriksa manager PLTU,” kata Edi, Senin, (3/6).

Edi menilai pengelolaan limbah yang dilakukan PLTU tersebut sangat bahaya bagi lingkungan karena tidak mengikuti standar yang ditetapkan, dimana, kata dia, berdasarkan pemberitaan media masa pola pengelolaan limbah yang dilakukan Pembangkit Listrik tersebut diduga selama ini melakukan pencucian boilet dan pengelohaan air laut menggunakan zat kimia.

Air limbah dari pencucian boilet tersebut, kata dia, kemudian dialiri langsung ke saluran warga dalam kondisi suhu panas cukup tinggi yang membuat makhluk hidup dalam air tersebut mati.

Selain meminta dilakukan pemeriksaan kepada pihak Kepolisian, dirinya juga meminta kepada DLHK Kabupaten setempat memberi sanksi tergas dan peringatan kepada PLTU setempat dengan melayangkan tembusan kepada Gubernur Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta Ombudsman.

“Hasil uji lab dari Baristand Banda Aceh saya pikir bisa menjadi modal awal untuk kemudian dikaji dan ditelaah kembali oleh pihak DLHK Nagan Raya dan juga pihak penegak hukum. Apakah ini bisa menjadi potensi adanya pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam UU atau tidak,”ungkapnya.

 

Komentar

Loading...