Unduh Aplikasi

Salah Mutasi, BKPP Singkil Mengaku Kecolongan

Salah Mutasi, BKPP Singkil Mengaku Kecolongan
ilustrasi. Foto: Net
ACEH SINGKIL - Kebijakan Bupati Aceh Singkil H.Safriadi memutasikan dua Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan persoalan.

Dua pejabat itu dimutasi tanpa berpedoman pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ yang diterbitkan 17 Januari 2014.

Dalam poin 2 huruf J surat edaran tersebut, seharusnya pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usulan bupati melalui gubernur. Hal itu berlaku bagi pejabat yang memegang SK Menteri, namun Drs. Samla dan Dalil Pohan dimutasi tanpa melalui mekanisme tersebut.

Baca: Bupati Aceh Singkil Salah Mutasi

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP) Aceh Singkil Dirhamsyah yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/8) mengaku pihaknya kecolongan, sebab saat proses mutasi Disdukcapil tidak menyampaikan bahwa keduanya memiliki SK menteri, sehingga menganggap tidak ada persoalan.

"Kita kecolongan, kami tidak tau kalau mereka memiliki SK mentri, sebab dari Capil tidak menyampaikannya, mungkin ini kelalaian" Kata Dirham.

Dirham mengaku akan segera mengusulkan kepada pimpinannya untuk mengembalikan ke duanya pada jabatan semula.

"Kami akan mengusulkan kepada pimpinan untuk mengembalikan keduanya. Dikembalikan sementara sampai proses usulan pergantianya disetujui Gubernur sesuai prosedur yang termaktub dalam surat edaran Mendagri tersebut,"katanya.

"Saat ini usulan mutasi yang kami ajukan belum dikabulkan Gubernur, mentok disana, lantaran provinsi mengacu pada UUPA, jadi kami akan mengusulkan ke pimpinan agar keduanya dikembalikan sementara," pungkasnya.

Informasi yang dihimpun AJNN, surat usulan pergantian Kedua Kepala Bidang di Disdukcapil itu sendiri baru diusulkan oleh Bupati Aceh Singkil ke Gubernur setelah mutasi dilakukan.

Sementara itu Dalil Pohan mantan Kabid Program Disdukcapil yang kini menjabat sebagai Kasi Program Disperindagkop dan UKM telah mengadukan persoalan yang dialaminya ke Dewan Perwakilan Rakyat setempat dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, namun suratnya ke DPRK belum diproses lantaran masih berada di meja Ketua DPRK.

Komentar

Loading...