Unduh Aplikasi

SIDANG KORUPSI BANTUAN TERNAK LHOKSUMAWE

Saksi: Kerugian Negara lebih Rp 8 Miliar

Saksi: Kerugian Negara lebih Rp 8 Miliar
Ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE – Sidang kasus korupsi bantuan ternak yang bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp 14,5 miliar kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Dalam sidang lanjutan Senin (29/10) saksi ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta saksi ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menyebut kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir lebih Rp 8 Miliar.

Dalam sidang Saproni saksi ahli BPKP yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut hal itu karena penyidik kepolisian, hanya meminta BPKP memeriksa 358 kelompok penerima bantuan sedang 49 kelompok tidak ikut diperiksa karena alasan tidak sempat.

Baca:Saksi Sebut Anggota DPRK yang Mengkoordinir

"Hanya 358 kelompok sedang sisanya sebanyak 49 kelompok tidak sempat diperiksa," kata saksi ahli BPKP, Saproni saat sidang Senin kemarin.

Sementara saksi ahli LKPP, Feri Tanjung mengatakan pengadaan barang dan jasa bantuan sapi tersebut seharusnya melalui proses tender meski dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) telah tertera nama dan alamat kelompok penerima bantuan. Hal itu karena setiap kelompok menerima bantuan dalam jumlah yang besar.

"Yang paling bertanggungjawab disini adalah pengguna anggaran," kata Feri Tanjung dalam sidang yang di ketuai Majelis Hakim Ely Yurita, serta hakim anggota Nani Sukmawati, dan Edwar.

Menurut saksi, proses penetapan rencana umum pengadaan barang dan jasa semestinya dilakukan pejabat pembuat komitmen (PPK) bukan orang lain. Hal tersebut juga berlaku pada proses harga perkiraan sendiri (HPS).

"Selaku pembantu kepala dinas, harusnya melihat teknis kegiatan dan melihat bagaimana bantuan ternak sampai ke penerima dan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan. Tapi bila dalam proses penganggaran terjadi permasalahan, maka pengguna anggaran dapat menghentikan tahapan pembayaran," kata Feri Tanjung.

Kejaksaan Negeri Lhoksumawe menyebut jumlah total perusahaan fiktif yang terdata dalam kasus bantuan ternak mencapai 123 perusahaan. Sejak kasus tersebut ditangani, sejumlah rekanan beramai-ramai mengembalikan uang kerugian negara.

Baca:Diduga Mantan Ketua DPRK Lhokseumawe Terlibat dalam Kasus Korupsi Bantuan Ternak

"Untuk rekanan yang sudah mengembalikan uang kerugian negara sudah ramai, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Total kerugian negara yang sudah dikembalikan hampir mencapai Rp500 juta," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Lhokseumawe, Fery Ichsan.

Baca:Rekanan Kembalikan Kerugian Negara, Hukum Harus Tetap Dilanjut

Sidang lanjutan kasus korupsi bantuan ternak akan dilanjutkan pekan depan.

“Pemeriksaan fakta hukum sudah selesai, sidang berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa) dan kami akan menghadirkan saksi A Charge (yang memberatkan) juga,” kata Fery, Rabu (30/10).

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...