Unduh Aplikasi

Saksi Ahli Sebut Harga Damkar Banda Aceh Rp 10 Miliar

Saksi Ahli Sebut Harga Damkar Banda Aceh Rp 10 Miliar
Dua saksi ahli dari ITB dalam persidangan kasus damkar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Foto: Arman Konady

BANDA ACEH - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menghadirkan dua saksi ahli Intitute Tehnologi Bandung (ITB) dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Kamis (7/9). Dalam sidang, saksi yang hadir berdasarkan supervisi Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejari Banda Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengungkap mobil damkar yang dibeli pemerintah kota Banda Aceh hanya senilai Rp 10 miliar.

"Sesuai dengan perlengkapannya jenis kendaraan yang dibeli Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan kendaraan jenis Quint Fire Aparatus dengan total Harga Pokok Produksinya Rp 10.174.403.831," kata Saksi Dr.Toto Herdianto yang turut didampingi asisten Dr.Romi Aktivianus.

Menurut Toto, harga tersebut meliputi penghitungan Harga Pokok Produksi mobil yang meliputi komponen Chasis Kabin Mesin, Sistem Tangga, Karoseri, Asesori serta Pemeliharaan dan Garansi. Begitu pun, dosen di ITB tersebut mengaku tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dibeli PT Dhezan Karya Perdana selaku rekanan dari PT. Aksa.

"Menyangkut non teknis, seperti besarnya biaya pengiriman saya tidak dapat menjelaskannya," kata Toto.

Baca: Sidang Korupsi Damkar, Kepala Inspektorat dan ULP Aceh Jadi Saksi

Dalam persidangan, Toto juga mengungkapkan jika mobil pemadam yang dibeli Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut harus didukung unit tangki agar dapat bekerja maksimal saat mengatasi kebakaran. Hal itu karena kapasitas tangki yang ada pada mobil yang dibeli tersebut kecil atau hanya 1500 liter.

Begitupun Toto menyebut mobil tersebut telah sesuai spesifikasi.

"Untuk spesifikasi mobil dengan jenis ini sudah sesuai namun dibutuhkan unit tangki lain. Karena kapasitas tangki air yang ada saat ini hanya bertahan 24 detik saja," ujar Toto.

Dari pantauan AJNN, sidang yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB, tersebut dipimpin Deny Syahputra, SH selaku ketua dan dua hakim anggota masing-masing M. Nasir, SH dan M. Fatah Riyadhi, SH. Syahrial selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, merupakan terdakwa pertama yang dihadirkan untuk mendengar keterangan saksi ahli ITB itu. Usai, Syarial, majelis hakim meminta dua terdakwa lainnya yakni Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi masing-masing selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana yang merupakan ibu dan anak.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Darwis, SH yang diberi kesempatan oleh hakim sempat keberatan dengan keterangan saksi. Keberatan tersebut karena saksi dinilai tidak menghitung biaya kelengkapan surat-surat kendaraan seperti STNK dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan.

"Bapak tahu tidak pagu yang dipotong 10 persen. Wajar tidak jika PT. Aksa mengambil keuntungan," tanya Darwis.

Untuk diketahui Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp 17,5 miliar.

Keempatnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, serta Dheni Okta Pribadi dan Raizianti Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Keempatnya dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa menilai kempatnya memiliki andil dalam proses pengadaan mobil pemadam yang dinilai merugikan negara Rp 4,7 miliar.

Rencanannya sidang akan kembali dilanjutkan Kamis pekan depan, dengan agenda mendengar keterangan saksi dari LKPP dan BPKP.

Komentar

Loading...