Unduh Aplikasi

Saatnya Wiranto, Moeldoko dan Tito Ringankan Beban Jokowi

Saatnya Wiranto, Moeldoko dan Tito Ringankan Beban Jokowi
ilustrasi: msb365

MENTERI Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian tak perlu malu untuk mundur dari jabatan. Serangkaian kekerasan oleh aparat kepolisian dan cara-cara represif dalam membendung kritik di negeri ini sudah kelewatan. Mereka bertiga adalah orang yang paling bertanggung jawab.

Pernah, pada suatu ketika, Wiranto sebagai menteri senior di kabinet Presiden Joko Widodo, mengajak bekas anak buahnya, Kivlan Zen dan Prabowo Subianto, melakukan sumpah pocong. Tantangan ini dilontarkan hanya karena dia dituduh menjadi dalang kerusuhan 1998.

Padahal, dengan kekuasaan di bidang hukum di tangannya, Wiranto bisa saja membuka keran pengusutan kasus kerusuhan itu secara terang benderang. Namun hal penting dalam sejarah bangsa itu tak dilakukannya. Padahal, dengan membuka lebar-lebar kejadian itu, beban sejarah bangsa ini bisa diangkat jauh-jauh.

Ada banyak lagi komentar Wiranto yang memantik keresahan dan tak pantas diucapkan oleh menteri senior. Kontroversi teranyar Wiranto adalah saat menyebut asap kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan tak separah yang diberitakan. Padahal, asap itu menyebabkan ribuan orang mengalami gangguan pernapasan dan menyebabkan kematian dua balita.

Junior Wiranto di militer, Moeldoko, 11-12. Saat aksi represif kepolisian meningkat, dia malah membenarkan sikap itu dengan menyebut, “sudah mencapai ambang batas kesabaran.” Yang paling konyol adalah saat dia menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi menghambat investasi di Indonesia. Meski komentar itu, belakangan, diralatnya.

Sedangkan Tito tak perlu malu untuk mundur karena terbukti tak mampu mengendalikan aparatnya di lapangan. Aksi kekerasan terhadap mahasiswa saat berunjuk rasa menentang Undang-Undang KPK dan revisi UU KUHP, serta kekerasan terhadap wartawan yang meliput kejadian itu, semakin menjadi-jadi. Kesan sipil di kepolisian tak tampak.

Apalagi, seperti diungkap Moeldoko, banyak petugas kepolisian berusia muda yang ditempatkan untuk berhadapan dengan mahasiswa. Dia juga tak bisa mengatur pergantian personil kepolisian yang berjaga mengawal para demonstran. Alhasil, terjadilah aksi represif.

Namun alasan utamanya tentu saja sikap anti-KPK yang ditunjukkan Tito. Dia malah mengirimkan perwira bermasalah untuk didudukkan di komisi antirasuah alih-alih mendukung Jokowi menguatkan KPK. Dia juga tak bisa mengungkap kasus kekerasan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, meski menahun. Padahal, jika mau, hal ini bisa dilakukannya.

Memang, ini bukan sikap lumrah dari pejabat di negeri ini. Biasanya, pejabat bermasalah berupaya mempertahankan kekuasaannya hingga titik nadir. Tapi setidaknya, untuk kali ini, mereka bisa membantu mengangkat beban Presiden Jokowi yang semakin hari semakin kehilangan kepercayaan dari rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Komentar

Loading...