Unduh Aplikasi

Saatnya Gubernur Mengevaluasi Sekretaris Daerah

Saatnya Gubernur Mengevaluasi Sekretaris Daerah
Ilustrasi: Office for Student.

PERMINTAAN sejumlah kalangan agar Gubernur Aceh mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah bukanlah sesuatu yang berlebihan. Karena tak ada jabatan yang tidak tersentuh, konon lagi hanya sekelas sekretaris daerah. 

Namun mengingat perannya yang besar, tentu menjadi tantangan sendiri bagi seorang gubernur untuk mendudukkan perkara evaluasi ini. Namun tantangan di luar birokrasi yang dihadapi seorang gubernur juga tidak kalah besar dan membutuhkan sebuah perubahan mendasar. 

Di setiap organisasi pemerintahan, peran sekretaris daerah sangat sentral. Sosok yang menduduki jabatan ini harus mampu membantu kepala daerah dalam proses konsolidasi. Dia haruslah mampu menjabarkan secara tepat janji-janji kampanye kepala daerah terpilih lewat program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Karena itulah, Sekretaris Daerah Aceh juga merangkap sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Karena di sinilah peran penting itu diuji. Kemampuan seorang sekretaris daerah haruslah setara dengan kepala daerah itu sendiri. Sebagai ketua TAPA, sekretaris daerah lah yang memimpin proses pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 

Seorang sekretaris daerah juga harus cermat dalam mengawasi perkembangan daerah. Mampu memetakan persoalan di seluruh daerah dan mampu memberikan solusi. Sekretaris Daerah harus mampu merumuskan program dan melaksanakannya dengan instrumen keuangan daerah yang dia kendalikan. 

Di sisi lain, dia juga harus cakap dalam mengoordinasikan tugas seluruh perangkat daerah, melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) di instansi daerah. Dan yang terpenting, setiap langkahnya harus merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tentu saja semua itu harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Karena itu, seorang sekretaris daerah juga dituntut memiliki empati dan simpati dalam memimpin birokrat. Namanya juga aparatur sipil negara. Kata sipil harusnya menjadi kunci dalam bekerja. Mereka bukan militer. Mereka punya ketentuan jam kerja dan hak-hak pekerja sipil lainnya. 

Gubernur Aceh mungkin perlu menoleh ke belakang untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di masa yang akan datang, apalagi tanpa seorang wakil gubernur. Kemiskinan, pengangguran, polemik anggaran dengan DPR Aceh, penanganan covid-19 yang belum akan selesai, investasi yang mandek, semua itu butuh seorang pejabat yang tepat. Dan itu harus dimulai dengan mendudukkan seorang sekretaris daerah yang cakap dalam menata dan memimpin birokrasi. 

Komentar

Loading...