Unduh Aplikasi

Saat pendidikan formal anak usia dini terabaikan

Saat pendidikan formal anak usia dini terabaikan
Paud, Foto: Septian
SIMEULUE-Di atas bangunan 3 × 4 meter berlantaikan rerumputan, delapan murid sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelita Hati Bangsa sedang asik mewarnai kertas gambar mobil-mobilan dan rumah-rumahan.

Keceriaan terpancar di wajah bocah 5 tahun itu menunjukkan kebahagian mereka dalam menikmati proses belajar mengajar, Selasa (23/12).

Padahal, kondisi tempat sekolah PAUD yang terletak di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Aceh ini hanya berlantaikan rerumputan dan berdinding papan yang hanya bisa menutupi setengah sekolah. Sedangkan atapnya berbahan daun rumbia setengah dan setengahnya lagi ditutupi plastik biru. Kendati begitu, kondisi tersebut tidak menyurutkan kemauan murid tadi untuk menimba ilmu.

Berbeda dengan murid-murid di sekolah PAUD dan TK yang berada di kota, murid-murid ini berseragam sangat sederhana. Tidak semua murid memiliki seragam sekolah, ada yang berbaju biasa dengan memakai tas dari kantong plastik, dan ada juga memakai sandal.

Bukannya tidak disiplin, tetapi kondisi ekonomi orang tua murid yang tidak mampu. Bahkan, banyak murid memakai sandal karena medan jalan ke sekolah sering digenangi air. Maklum, sekolah itu berada di samping lapangan bola.

"Ada juga murid yang memakai sepatu bot pergi ke sekolah karena kondisi jalan yang dilalui sangat becek," ujar Jamil saat mengantar anaknya sekolah.

Tempat belajar mengajar PAUD ini telah empat kali berpindah tempat. Pasalnya, sekolah yang didirikan atas swadaya masyarakat ini belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

PAUD yang didirikan pertengahan 2012 tersebut terkesan hidup segan mati tak mau. Antusias masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini hanya terlihat di tahun pertama. Memasuki tahun ajaran kedua, sekolah ini sempat fakum selama enam bulan. Selain kurangnya jumlah murid, tenaga pendidik yang berstatuskan tenaga bakti enggan untuk melanjutkan kegiatan sekolah.

Kepedulian aparat desa dan masyarakat yang kian berkurang disebut-sebut menjadi faktor kendala. Akibatnya, para guru dan Panitia Persiapan Pembangunan PAUD di desa tersebut tidak bisa berbuat banyak ketika kurangnya perhatian dari pihak terkait terutama dalam mengatasi persoalan dana dan tempat sekolah.

"Rumah sekolah yang pertama merupakan rumah warga yang dipinjam. Tahun ajaran kedua, rumah yang disulap sebgai tempat sekolah itu tidak dipinjamkan lagi karena pemiliknya ingin membangun rumah tersebut. Sementara, aparat desa tidak mau tahu saat diminta bantu mencari tempat pengganti dan biaya operasional sekolah," tutur Sekretaris Panitia, Rajawali.

Rajawali menjelaskan, selain tempat, faktor pendanaan operasional dan gaji guru menjadi kendala. Sumber dana yang sebelumnya berasal dari biaya SPP murid tidak dapat memenuhi biaya operasional dan gaji guru. Sebab, jumlah murid semakin berkurang setiap tahunnya.

Di sisi tenaga pendidik yang terdiri dari tiga guru, hanya berlatar belakangkan pendidikan SLTA. Para tenaga pendidik yang berstatuskan tenaga bakti itu terkadang tidak mendapatkan upah dalam mendidik. Sebab, biaya SPP yang diharapkan dari para wali murid yang berjumlahkan 10 orang itu tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah apa lagi gaji.

"Kadang-kadang hanya Rp 50 ribu per bulan per guru. Itu pun tidak setiap bulan. Karena banyak juga wali murid yang menunggak membayar. Kami tidak memaksakan karena sudah ada murid saja sudah jadi," ungkap Asnidawati.

Akibat kondisi tersebut, banyak para guru datang dan pergi untuk membantu aktivitas sekolah tadi. Alasannya, "Jangankan untuk gaji, biaya transportasi kami saja tidak ada," imbuh guru lainnya.

Kepala Sekolah PAUD Pelita Hati Bangsa Erdawati yang baru beberapa bulan dinota dinaskan Dinas Pendidikan setempat mengaku kewalahan. Dirinya menyayangkan sikap aparat desa yang kurang peduli dengan kegiatan PAUD yang dipimpinnya.

Sementara, Erda telah mencoba meminta seng bekas dari bangunan SD di desa setempat, tetapi tidak terpenuhi. "Seng bekas atap bangunan SD tidak dikasih, meski digunakan untuk atap sekolah PAUD. Kalau untuk dibagi-bagi untuk guru SD itu sendiri bisa!" ketus Erda.

Untuk memberikan kenyamanan terhadap aktivitas sekolah tadi, Erda terpaksa merogoh kocek Rp 2-3 juta. Dana itu digunakan untuk membangun sekolah darurat di atas tanah miliknya. Meski hanya berdinding papan dan berlantaikan rerumputan serta atap setengah daun rumbia dan plastik Erda mengaku lebih nyaman mengajar.

Tempat sekolah yang sebelumnya menumpang di bangunan Taman Pendidikan Al-quran (TPA) dirasakan tidak layak untuk aktivitas belajar mengajar. Pasalnya, tempat tersebut berada di samping lapangan bola dan di sebelah bangunan tadi terdapat kubangan kerbau sehingga tidak nyaman untuk tempat anak bermain.

"Karena sering digigit agas, saya sering membakar sarang tempat telur atau membeli autan," ketus Erda.

Kini Erda hanya sendiri mengajar, dua guru lainnya yang telah lama mengajar di sekolah tersebut, kurang aktif mengajar karena dalam kondisi siap melahirkan dan beranak kecil.

Senasib sepenanggungan, PAUD di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah hanya bisa beroperasi setahun saja. Sekolah bentukan swadaya masyarakat itu terpaksa fakum akibat kondisi tidak adanya dana operasional dan tempat sekolah.

Begitu juga dengan PAUD di Desa Busung di Kecamatan yang sama. Kendati telah memiliki fasilitas gedung yang dibangun dengan dana PNPM, sekolah ini juga mengalami kendala terkait kurangnya tenaga pendidik. Sebab, alokasi dana untuk biaya gaji tenaga pendidik belum tersedia.

Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue mengakui kondisi pendidikan tingkat PAUD dan TK di daerah tersebut. Instruksi Kementerian Pendidikan untuk membangun sekolah usia dini di setiap desa tidak didukung dengan anggaran.

"Wajar jika tahun ini hanya bisa dibangun 2 unit karena kurangnya dana. Dan 2014 ini kita berhasil mengupayakan dana operasional sekolah sebesar Rp 2.5 juta per sekolah setiap tahun," ujar Kepala Dinas Pendidikan H. Raduin, S. Pd.

Kadis ini menghimbau agar masyarakat membantu kelancaran aktivitas PAUD dan TK menunggu adanya dana dari Pemerintah. "Tapi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi harus secepatnya mengalokasikan dana yang dimaksud. Karena tidak mungkin selamanya dibebankan kepada masyarakat," harap Raduin.

Senada dengan itu, Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas setempat Drs. Ardiansyah mengharapkan dana yang memadai untuk pembangunan PAUD dan TK. "Dari 117 sekolah PAUD dan TK yang ada satu belum ada yang negeri. Dan sekitar 50-60 persen yang memiliki bangunan. Selebihnya sekolah dengan status tempat pinjam pakai," ungkap Ardiansyah.

SEPTIAN ANTONI

Komentar

Loading...