Unduh Aplikasi

Rustam Effendi: Upaya Pembangunan Ekonomi Pemerintah Tak Berjalan Maksimal

Rustam Effendi: Upaya Pembangunan Ekonomi Pemerintah Tak Berjalan Maksimal
Rustam Efendi

BANDA ACEH - Sudah satu bulan aktifitas perdagangan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), trendnya mengalami penurunan. Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Kondisi ini juga menyebabkan omzet para pedagang menurun drastis.

Pakar Ekonomi Aceh, Rustam Effendi, mengatakan fenomena ini terjadi karena melemahnya daya beli (purchasing power) dari masyarakat. Artinya, pembangunan ekonomi yang diupayakan pemerintah selama ini, tidak mampu mendongkrak sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah.

Hal ini mengindikasikan pola alokasi anggaran khususnya struktur belanja yang diplot pemerintah baik di tingkat provinsi dan kabupaten, tidak responsif terhadap problema yang ada, terutama soal lapangan kerja. Indikasinya, jumlah angka pengangguran belum berkurang secara signifikan.

"Tatkala lapangan kerja tidak tersedia, niscaya peluang masyarakat untuk mendapatkan pendapatan menjadi terbatas," ungkap Rustam Effendi kepada AJNN, Jumat (4/10).

Menurutnya, jika ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama, pasti akan mengakibatkan masyarakat tidak mampu menambah pendapatan mereka. Dengan demikian berimbas pada daya beli. Meskipun ada kumpulan masyarakat seperti petani yang selama ini berusaha keras mendorong lapangan usaha pertanian, namun kesejahteraan mereka juga belum berubah sesuai harapan.

"Ini tercermin dari NTP (nilai tukar petani) yang angkanya, masih berada dibawah 100. Artinya, petani belum mampu menabung dari hasil usahanya tersebut," ujar Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala ini.

Sambung Rustam, hal yang sama juga dialami oleh pelaku usaha lain. Akses modal masih sulit, harga bahan baku lumayan mahal, jangkauan dan akses pasar ke segmen yang lebih luas masih dirasa sukar. Kesemua ini juga ikut berpengaruh, termsuk dalam memupuk pendapatan untuk menjadi sumber mereka melakukan konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Ia juga tidak menampik percepatan realisasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu cara yang dimungkinkan untuk memperbaiki kelesuhan pasar ini. Dengan realisasi anggaran yang lebih besar, akan menginjeksi darah dalam perekonomian.

Tapi, disisi lain ia masih meragukan soal bobot keampuhan resep ini. Mengapa? Realisasi anggaran daerah akan berarti, jika alokasi belanjanya memang diperuntukkan bagi pos-pos yang bisa menghidupi sektor riil, serta mendorong lapangan usaha sektor pertanian sebagai leading sector terpenting.

Kemudian lanjutnya, belanja itu juga harus dialokasikan dalam rangka menggairahkan pelaku usaha mikro-kecil, lewat pembinaan dan penyediaan berbagai kemudahan bahan baku, modal usaha, peningkatan keterampilan, dan lain sebagainya, dimana semuanya bergerak bersama untuk menciptakan lapangan kerja.

"Porsi belanja modal dalam struktur belanja daerah mesti diperbesar, tidak terpaku pada belanja yang cenderung tidak produktif (konsumtif), termasuk mengefisienkan belanja aparatur," tuturnya.
Sementara itu, sebut Rustam, soal daya beli yang melemah itu belum sepenuhnya karena faktor ancaman resesi global. Menurut dia hal ini terjadi, lebih disebabkan tidak bijaknya pemerintah daerah dalam membangun ekonomi, dimana seringkali mengabaikan soal alokasi belanja anggaran daerah.

"Kita tidak pernah mencermati perubahan lingkungan yang begitu dinamis ini. Ibaratnya, kita persis OKB (orang kaya baru) yang sedang punya banyak duit. Datang ke mall atau plaza, lalu berbelanja sesuka-suka kita. Padahal, di luar mall atau plaza, masih banyak mereka yang butuh perhatian kita," jelasnya.

"Kebijakan fiskal hanya dapat memperbesar "government spending" saja. Selama ini memang itu yang ada. Tidak ada sumber lain seperti dari pihak swasta, misalnya upah yang diperoleh pekerja dari pabrik," sambungnya lagi.

Selain itu, kata Rustam Effendi, persoalan tersebut mesti diantisipasi dengan cepat. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan, seperti memperbaiki kualitas alokasi belanja daerah, menambah alokasi belanja modal, mempercepat realisasi anggaran serta membangun sektor ekonomi lebih serius dengan mendorong pihak swasta sebagai lokomotif.

"Peran dinas hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaksana proyek. Ajak wadah pembangkit ekonomi daerah seperti Kadin dan asosiasi secara bersama-sama untuk membangun sektor perekonomian menjadi lebih baik," tutup Alumnus Universiti Kebangsaan Malaysia ini.

Komentar

Loading...