Unduh Aplikasi

Rustam Effendi: Pengurangan DOKA 10 Persen Jadi Pukulan Ganda bagi Perekonomian Aceh

Rustam Effendi: Pengurangan DOKA 10 Persen Jadi Pukulan Ganda bagi Perekonomian Aceh
Pengamat Ekonomi, Rustam Effendi. Foto: AJNN/Fakhrul Razi Anwir.

BANDA ACEH - Pemerintah pusat melalui Perpres 54 tahun 2020, tentang perubahan postur dan rincinan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) 2020, telah memangkas transfer dana Otsus Aceh sekitar Rp 800 miliar.

Penelusuran AJNN, Perpres tersebut berimbas pada pengurangan penerimaan Dana Otonomi Khusus Bagi Aceh (DOKA) sebesar Rp 819 miliar yang semula Rp 8,374 triliun menjadi Rp 7,555 triliun atau 9,78 persen lebih kecil.

Pengamat Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi menilai kebijakan pengurangan jatah penerimaan DOKA Aceh tahun 2020 sebesar 10 persen, serta adanya penundaan proses tender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, dan penghentian pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari DOKA di kabupaten/kota dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian Aceh.

"Keputusan bersama Mendagri dan Menkeu untuk merespon ancaman wabah Covid-19 itu, memberikan pukulan ganda yang akan berdampak serius bagi ekonomi Aceh. Disaat yang sama pula, pemerintah daerah diminta menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu," kata Rustam Effendi kepada AJNN saat dimintai tanggapannya, Jumat (17/4).

Menurut Rustam, sangat sulit memadukan dua kebijakan yang saling berbeda. Apalagi dalam situasi bertambahnya beban untuk pencegahan ancaman penyebaran Covid-19 yang begitu mengkhawatirkan.

Pengurangan dana Otsus Aceh 10 persen akan mengurangi kapasitas fiskal akibat hilangnya penerimaan pendapatan sekitar Rp 819 miliar. Belum lagi adanya arahan untuk menunda proses tender yang didanai DOKA 2020, kecuali untuk proyek/kegiatan yang sudah ditetapkan pemenangnya.

"Penundaan tender proyek pasti menyebabkan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja pada tahun 2020 ini. Ini akan menutup ruang bagi pekerja untuk menikmati upah, yang berikutnya akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, dan akhirnya akan menyulitkan upaya mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Ia mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 saat ini semakin diintensifkan, niscaya hal itu ikut mempersempit ruang aktivitas masyarakat berkreasi dan berproduksi. Sehingga mengancam sumber pendapatan, yang ujung-ujungnya mempengaruhi daya beli.

Karena itu, Rustam memberikan solusi apa yang harus dilakukan Pemerintah Aceh dalam menghadapi situasi ini.

Dirinya menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian postur belanja daerah, khususnya agar responsif terhadap kebutuhan penanganan Covid-19, secara bersamaan juga harus mengupayakan pengamanan daya beli masyarakat.

Kemudian, penanganan Covid-19 harus memastikan kebutuhan ketersediaan alat kelengkapan kepada pelaku kesehatan pada semua jenjang layanan, mulai provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan gampong. Termasuk menjamin akses masyarakat dalam mendapatkan alat kesehatan (masker, sarung tangan, obat-obatan, dan lain sebagainya) serta layanan cepat dan terjangkau.

Selanjutnya, kata Rustam, dalam hal pengamanan daya beli selama masa pandemi corona ini, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran bagi kelompok penerima manfaat. Dimana, masyarakat yang rentan terdampak (KK miskin) harus dibantu dengan pemberian bantuan sosial atau jaminan hidup. Diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran minimal Rp 500 sampai 600 setiap bulannya.

Beban ini harus diatur dan dipadukan bersama pemerintah provinsi maupun daerah agar tidak tumpang tindih penerimanya. Sebagian bantuan juga dapat diberikan berbentuk beras, dengan catatan beras lokal, atau produk lokal (bukan dari luar daerah). Dengan demikian, uang tetap beredar dalam daerah.

"Para pemuda yang mengalami pemberhentian kerja akibat Covid-19 dilakukan pendataan secara akurat dan dibantu dana penyangga hidup per bulan," ucapnya.

Untuk usaha mikro masyarakat, lanjut Rustam, tetap diberi ruang untuk berusaha dengan mengaturnya secara terarah (menerapkan distancing yang terukur) tanpa harus menutup usahanya. Penurunan omset mereka dapat disiasati dengan membantu dua paket bantuan yakni berupa jaminan hidup dan modal penyangga usaha selama masa pandemi ini.

"Ketiga langkah ini diyakini sedikit banyak akan membantu mengamankan daya beli masyarakat," imbuh Rustam.

Disisi lain, Rustam mengakui jika cara itu tidak akan maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya selama masa pandemi corona. Namun, setidaknya dapat meminimalisir dampak buruk yang lebih hebat. Sulit dibantah apabila pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2020 ini akan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Terakhir, menurut Rustam, langkah bijak kalau pemberlakuan penundaan tender tidak disama-ratakan untuk seluruh kegiatan. Tetapi, memberikan ruang fleksibel bagi pemerintah untuk memilah dan memilih secara selektif proyek yang bermanfaat tahun ini.

"Caranya, pemda dapat membentuk satuan kerja khusus (yang diarahkan oleh kementerian terkait). Tugas satuan khusus ini adalah menyisir" atau melakukan appraisal (penilaian) secara objektif terhadap proyek tersebut dengan pertimbangan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong aktivitas produksi di daerah," tutur Rustam Effendi yang juga Lektor Kepala FEB Unsyiah itu.

Komentar

Loading...