Unduh Aplikasi

Rujukan untuk Abdya, Ini Daerah yang Sudah Pasang Logo Pemkab di Mobil Dinas

Rujukan untuk Abdya, Ini Daerah yang Sudah Pasang Logo Pemkab di Mobil Dinas
Wali Kota Subulussalam saat Affan Bintang memperlihatkan pemasangan logo di mobil dinas. Foto:(Metropolis.id/Andong Maha)

BANDA ACEH - Saran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya terkait pemasangan stiker berupa logo Pemkab di setiap mobil dinas sebenarnya bukan hal tabu yang kemudian dianggap aneh di era keterbukaan informasi publik hari ini.

Gagasan Ketua Komisi D DPRK Abdya, Ikhsan itu disampaikan karena besarnya kekhawatiran akan penyalahgunaan aset negara. Banyak laporan yang diterima bahwa penggunaan mobil dinas pemerintah daerah breuh sigupai itu tak sesuai amanah.

Selaku wakil rakyat Ikhsan hanya ingin berusaha bagaimana menyelamatkan aset daerah agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat untuk kepentingan diluar pekerjaan, bahkan pribadi.

Rujukan untuk Abdya, Ini Daerah yang Sudah Pasang Logo Pemkab di Mobil Dinas

Seharusnya, ide itu disambut baik para pemangku kebijakan, mulai dari Bupati-Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah, bukan malah lari memberikan jawaban, dan meninggalkan alasan yang bertolak belakang dengan cara berpikir pejabat negara, atau berpura-pura belum mendengarnya.

Jika dilihat dari sisi regulasi, juga belum terbaca aturan yang melarang pemerintah memasang logo daerah pada mobil dinas. Buktinya sudah ada beberapa Kabupaten/kota di Indonesia yang menempelkan logo Pemkab masing-masing, dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedikit contoh yang mungkin bisa menjadi rujukan atau referensi untuk Pemerintah Abdya jika suatu hari nanti saran dewan itu bakal diimplementasikan.

Pemasangan logo Pemkab Lampung Timur pada mobil dinas. (Foto: Lampost.co/Djoni Hartawan Jaya)

Tidak terlalu jauh, di Aceh sendiri sudah ada kabupaten/kota yang menerapkan penertiban mobil dinas dengan cara memasang stiker Pemkab, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Meski belum seluruhnya, tetapi daerah tetangga ini sudah memulainya.

Baca: Wakil Ketua DPRK: Akmal Ibrahim Harus Menyahuti Saran Dewan

Penelusuran AJNN, berikut daerah di Indonesia yang sudah menerapkan kebijakan pemasangan stiker logo pemerintah di setiap mobil dinas, antara lain;

Pemerintah Provinsi Banten, labelisasi kendaraan dinas di sana sudah dimulai sejak 2018 lalu. Logo terpasang di bagian pintu depan dan tertulis nama SKPD masing-masing.

Mobil dinas DPRD Bantul dipasangkan stiker lambang daerah. Foto (Viva.co.id)

Pemkab Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pemasangan stiker identitas pemerintah di mobil dinas itu langsung diawali oleh Sekda setempat.

Pemkot Banjarmasin, pemasangan stiker di setiap mobil dinas di sana diatur melalui surat edaran nomor 900/1478/aset/Bekauda/X/2019, ditandatangani Walikota Banjarmasin, 22 Oktober 2019.

Pemkab Seruyan, Kalimantan Tengah juga sudah meralisasikan pemasangan logo daerah di seluruh mobil dinas pada 2019 lalu. Termasuk di mobil dinas bupati sendiri.

Mobil Dinas Wali Kota Jambi (Syarif Pasha) dipasang stiker logo Pemkot. Foto: (Tribun Jambi/Muzakkir)

Pemkot Jambi, inisiatif itu bahkan dimulai langsung oleh Wali Kota dan Wakilnya. Mobil dinas mereka menjadi yang pertama pemasangan stiker guna memberikan contoh kepada SKPD untuk diikuti. Penerapan itu sudah dimulai sejak 2013.

Bahkan, Wali Kota Jambi saat itu, Syarif Fasha pernah mengandangkan 19 mobil dinas karena ketauan tidak memakai stiker Pemkot setempat.

Sementara di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta, pemasangan stiker daerah itu dari mobil dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sebagai tanda kendaraan operasional, bukan milik pribadi, diberlakukan sejak 2014, mobil pimpinan dikecualikan dengan alasan karena jabatannya melekat.

Bupati Seruyan, Yulhaidir menunjukkan stiker daerah yang terpasang di mobil dinas nya (Borneonews.co.id)

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, menertibkan mobil dinas dengan memasang logo Pemkab setempat di pintu depan sebelah kanan dan kiri aset negara itu. Diterapkan sejak 2019 lalu.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, semua mobil dinas milik pemerintah kabupaten tersebut sudah dibubuhi stiker sejak 2019 lalu.

Di setiap mobil itu, selain logo juga bertuliskan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sekretariat Daerah. Serta sumber anggaran pembelian kendaraan tersebut (mobil ini dibeli dari hasil pajak rakyat).

Pemkab Sarolangun Provinsi Jambi, Bupati setempat langsung memerintahkan kepada pengelola aset dan seluruh jajarannya untuk memasang logo daerah di setiap mobil dinas, agar lagi tidak dipakai secara sembarangan dan untuk kepentingan pribadi. Baru dimulai pada awal 2020.

Alasan pemasangan stiker berupa logo pemerintah daerah masing-masing itu hampir semuanya sama. Yakni untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan mobil dinas yang dibeli dari uang rakyat.

Pemasangan logo daerah di mobil dinas Pemkot Banjarmasin (Banjarmasinpost.co.id/ahmad rizky abdul gani)

Catatan ini mungkin hanya beberapa daerah saja yang berhasil dihimpun AJNN dari berbagai sumber. Bisa jadi masih ada kabupaten/kota lain di Indonesia yang juga sudah menerapkan kebijakan tersebut.

Seperti yang disampaikan Ikhsan, alasan dirinya menyarankan pemasangan logo di mobil dinas Abdya juga sama. Dirinya melihat selama ini banyak kendaraan dinas yang disalahgunakan, tidak untuk kebutuhan kerja, dan digunakan oleh orang-orang diluar pemerintahan.

Tak hanya itu, kata Ikhsan, banyak ditemukan plat mobil dinas tersebut diganti dengan plat hitam, sehingga identitas aset negara itu berubah wujud seakan-akan jadi milik pribadi.

Sebagai langkah awal untuk wacana implementasi saran dewan ini, Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT sudah menyambut baik. Dilihat sebagai saran yang cukup positif.

"Itu hal yang positif. Saran yang baik," kata Muslizar.

Pemasangan logo daerah di mobil dinas Pemprov Banten. Foto: (Kabar Banten.com)

Dukungan juga didapatkan dari pimpinan DPRK, Hendra Fadli menegaskan, secara kelembagaan pihaknya mendukung penuh jika Bupati mengeluarkan kebijakan tersebut. Bahkan mereka bersedia menjadi yang pertama memasang stiker Pemkab jika telah diterbitkan peraturannya.

"Kami siap kalau telah menjadi kebijakan daerah, kami pertama yang memasang stiker. Dimulai dari mobil dinas pimpinan DPRK. Tinggal kebijakan Bupati," tegas Hendra.

Namun, semua itu tetap harus mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Serta melakukan kajian guna melihat masalah dan solusi terbaik apa yang ingin diwujudkan demi kemaslahatan bersama.

Mobil Dinas Pemkab Sarolangun terpasang stiker daerah. Foto (Arfandi/Brito.id)

Hendra juga meminta, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim agar menyahuti permintaan pemasangan logo Pemkab di setiap mobil dinas tersebut.

"Kalau sesuai ketentuan harus kita ikuti. Sekarang tinggal Bupati menyahuti pernyataan Ketua Komisi D," harap Hendra Fadli yang disampaikan melalui AJNN, Kamis (27/2) kemarin.

Namun, sampai hari ini, sejak usulan anggota DPRK itu dilontarkan, belum ada kepastian apakah eksekutif akan mempertimbangkan saran tersebut atau malah mengabaikannya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...