Unduh Aplikasi

Dua tahun Zikir

RPP dan Perpres turunan UUPA nol, Zikir gagal?

RPP dan Perpres turunan UUPA nol, Zikir gagal?
Zaini Muzakir pelantikan, Pelantikan Zaini Abdullah dan Muzakir MAnaf dua tahun lalu. Foto: Tribun news.com
BANDA ACEH- 25 Juni 2014 tepat dengan dua tahun kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Dimasa kepemimpinan pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut tak ada satupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) gol menjadi produk paska perdamaian.

Namun, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Abdullah Saleh mengatakan hal tersebut bukanlah sebuah kegagalan. Disampaikannya, Kamis pekan lalu kepada AJNN di gedung dewan, belum terealisasinya RPP dan Perpres karena bermasalah di pemerintah pusat.

“Jadi RPP dan Perpres permasalahannya ada pada pemerintah pusat diawali dengan bendera dan lambang dan Qanun Wali Nanggroe, setelah itu ada perundingan yang didasari beda persepsi,” jelas Abdullah Saleh.

Setelah di lembar Acehkan, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, menurut Abdullah Saleh manuver pemerintah pusat sangat berlebihan terhadap Aceh, sehingga muncullah perundingan-perundingan selama setahun lebih. “Ini bukan sengaja, tapi memang diawali dengan konflik bendera dan lambang,” tambahnya.

Dalam perundingan, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh disorot dengan anggapan hanya memperjuangkan produk politik seperti Bendera dan Wali Nanggroe dengan mengesampingkan aspek ekonomi. “Itu tidak benar, maka kita responlah sorotan itu, termasuk Mendagri yang menyorot seperti itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Abdullah Saleh menyampaikan Pemerintahan Aceh lewat tim yang dibentuk bersama memutar haluan dengan mengedepankan RPP dan Perpres turunan UUPA, dimana turunan UUPA tersebut merupakan regulasi peningkatan perekonomian untuk Aceh.

“RPP langsung berdampak pada ekonomi rakyat. Ternyata walau sudah kita lakukan pembahasan bersama secara maraton, akhirnya mentah lagi di Presiden dan rapat kabinet,” timpalnya. Maka Abdullah menegaskan, belum lahirnya PP dan Perpres turunan UUPA bukan karena pemerintahan Zikir melainkan sikap Pemerintah Pusat yang terkesan bertele-tele.

“Padahal, sebelumnya kita sudah membahas dan telah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak adaagi substansi dalam RPP dan Ranperpres melainkan hanya harmonisasi, tapi setelah dikembalikan ke Presiden, semua itu mental lagi,” jelas Abdullah Saleh yang juga Tim Pemerintah Aceh dalam perungdingan soal turunan UUPA.

Cooling Down juga telah dilakukan beberapa kali, hingga berakhir pada 17 Juni lalu, dimana Gubernur Zaini bersepakat untuk tidak ada lagi cooling down sebelum RPP Kewenangan dan RPP Bagi Hasil Migas menjadi PP begitu juga Ranperpres pertanahan dapat menjadi Perpres.

Kemudian Abdullah Saleh juga mengatakan, melihat turunan UUPA bukan hanya dari RPP dan Perpres, tapi juga dapat dilihat di produk qanun Aceh. “Saya fikir selama kepemimpinan Zikir turunan UUPA sudah lebih baik seperti produk qanun yang dimasa Gubernur sebelumnya tidak berani mengesahkan,” tuturnya.

Abdullah mencontohkan, Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dimana pada masa Irwandi Yusuf aturan itu tidak kunjung disahkan namun, pada masa pemerintahan Zikir Qanun KKR berhasil disahkan. “Kalau soal diklarifikasi itu hak pemerintah pusat, tapi yang jelas pemerintahan Zikir berhasil menelurkan banyak qanun turunan UUPA,” jelasnya.

Sebagaimana yang diketahui visi Gubernur Aceh yakni “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki” dimana misi utamanya adalah “Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan uupa untuk menjaga perdamaian yang abadi”.

| FIQIH PURNAMA
iPustakaAceh

Komentar

Loading...