Unduh Aplikasi

Rp 3,7 Miliar untuk Pembangunan Gedung Kejari Takengon Dinilai Bebani APBK

Rp 3,7 Miliar untuk Pembangunan Gedung Kejari Takengon Dinilai Bebani APBK
Laman LSPE Kabupaten Aceh Tengah

ACEH TENGAH - Pemerintah Aceh Tengah akan membangun Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Takengon. Mengutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Tengah, diperoleh informasi bahwa gedung yang diperuntukkan untuk lembaga vertikal tersebut bernilai 3,7 Miliar rupiah. Dana untuk pembangunan gedung ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2020.

Dalam situasi wabah Covid-19 yang makin hari makin mengkhawatirkan, hibah untuk lembaga vertikal seperti kejaksaan, tentu perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang. Semestinya dalam situasi saat ini pembangunan tersebut cukup dibiayai dengan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN sehingga tidak membebani APBK.

Koordinator LSM Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), Maharadi menilai rencana pembangunan gedung Kejari tersebut belum perlu dilakukan, apalagi saat ini, pemerintah Aceh Tengah membutuhkan penghematan anggaran karena menghadapi situasi pandemi Covid-19.

"Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dapat membatalkan Proyek Pembagunan Gedung Kantor Kejaksaan Takengon tersebut, sebab kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah masih kekurangan dana," ujar Maharadi kepada AJNN, Jum'at (26/6/2020) di Takengon

Maharadi juga mengatakan bahwa seharusnya dana pembagunan instansi vertikal ini yang direfokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19 dan dampak ekonomi. Saat ini menurut Maharadi realokasi pengalihan pengunaan anggaran dalam penanganan covid-19 melalui APBK hanya 9,4 miliar, ini jumlah yang sangat kecil.

"Akan sangat membantu bila dana Pembagunan Gedung Kejaksaan 3,7 miliar dialihkan membantu perlindungan sosial dan stimulus kredit UMKM dalam program pemulihan ekonomi," ujar Alumni UNIMED tersebut.

Maharadi menuturkan, mekanisme dan tata cara pengusulan kegiatan pembangunan untuk instansi vertikal semestinya bukan dibebankan pada anggaran daerah, karena telah dianggarkan melalui APBN, sehingga tidak tepat dalam kondisi pandemi ini, ada bantuan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBK Aceh Tengah yang diperuntukkan membantu pembangunan instansi vertikal.

Pemberian hibah dari pemerintah daerah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk hibah dalam bentuk uang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD. Sedangkan hibah dalam bentuk barang mengikuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Jika dilihat dari Permendagri nomor 13 tahun 2018 sebagaimana dituangkan pasal 4 ayat (2), (3) dan ayat (4), disebutkan bahwa pemberian hibah harus berpedoman pada kemampuan keuangan daerah.

Untuk itu, seharusnya lembaga DPRK Aceh Tengah saat membahas usulan alokasi anggaran pemberian hibah kepada instansi vertikal, dapat melihat bahwa pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBK Aceh Tengah di tengah pandemi yang belum pasti kapan berakhir.

"DPRK Aceh Tengah itu punya peran dan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Semestinya berkonsultasi, diingatkan Bupati agar berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang," pungkasnya.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...