Unduh Aplikasi

Robby Syah Putra: Tidak Perlu Tabayyun Terhadap Kader Demokrat Yang Ikut KLB

Robby Syah Putra: Tidak Perlu Tabayyun Terhadap Kader Demokrat Yang Ikut KLB
Ketua Badan Komunikasi Strategis Daerah (Bakomstrada) DPD Partai Demokrat Aceh, Robby Syah Putra. Foto: IST.

BANDA ACEH - Ketua Badan Komunikasi Strategis Daerah (Bakomstrada) DPD Partai Demokrat Aceh, Robby Syah Putra mengatakan bahwa tidak perlu Tabbayun dalam hal sikap DPD Partai Demokrat Aceh untuk kader yang mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Hal itu disampaikan Robby terkait pernyataan Mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bireuen, Edi Saputra atau yang akrab disapa Edi Obama yang mengajak semua pihak untuk introspeksi diri, Tabayyun, tidak saling menghujat dan membuat fitnah terkait kisruh partai Demokrat.

Baca: Tanggapi Pernyataan Dalimi, Edi Obama Minta Semua Pihak Tabbayun

"Jadi tidak perlu Tabayyun, yang perlu Tabayyun adalah yang bersangkutan (Edi Obama) karena dia dalam kapasitas apa. Karena yang pasti saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil bendahara salah satu partai politik lokal di Aceh," ujar Robby kepada AJNN, Jum'at (26/3/2021) melalui sambungan telepon dari Banda Aceh.

Robby membenarkan kalau Edi Obama, sebelumnya sebagai anggota atau kader Partai Demokrat. Tapi statusnya keanggotaannya sudah dicabut. Sehingga kalau diklaim atas nama Bireuen, kata Robby, maka dia bukan kader lagi. Saat ini Edi Obama tidak ada posisi apapun di Partai Demokrat. 

"Nggak perlu Tabayyun-tabayyun, karena semua dokumen ada. Klarifikasinya ada, terkait kehadiran Edi Obama sendiri tidak perlu pemecatan, karena Edi Obama bukan kader lagi. "Ibarat Nyamuk diluar kelambu untuk Edi Obama," ujar Robby

Pada kesempatan yang sama, Robby juga mengungkapkan beberapa hal untuk menanggapi pernyataan Nur Fuadi dan Tarmizi Age serta posisi T Iskandar Daod selama kisruh Demokrat karena upaya "kudeta" partai

Menurut Robby, pada prinsipnya Partai Demokrat, dalam hal ini DPD Partai Demokrat Aceh melihat, bahwa Nur Fuadi adalah kader dan sudah mengikuti Akademi Partai Demokrat, pasti dia tahu betul seperti apa mekanisme dan aturan main.

Baca: Demokrat Ungkap Sejumlah Nama Yang Terlibat Kelompok "Begal Politik" di Aceh

"Tidak mungkin dia tidak tahu, dia hadir di sana pada saat pelaksanaan kegiatan itu (KLB). Untuk diketahui dia dinyatakan dikeluarkan dari kader Demokrat oleh DPP Partai Demokrat saat itu juga," ujar Robby kepada AJNN..

"Begitu juga dengan Marzuki alias Chek Ki dari Pidie Jaya. Dia juga Pengurus partai dan mereka semua tahu persis, AD/ART dan mekanisme di dalam Partai Demokrat," ujarnya menambahkan.

Robby juga mengatakan sebenarnya isu rencana KLB ini sudah ada jauh hari sebelum pelaksanaan KLB itu sendiri bterjadi. Informasi tersebut juga sudah diperbincangkan dan hal ini (menghadiri) KLB merupakan sebuah larangan.

Baca: Demokrat Aceh akan Pecat Kader Yang Tak Loyal pada Pimpinan

"Lalu kenapa mereka tetap hadir, ingin nimbrung. Artinya dengan demikian segala konsekuensi harus diterima dong," ujar Robby.

Karena telah menyalahi AD/ART kata Robby Partai dan mekanisme partai dan tentu saja partai bertindak untuk hal itu.

Terkait Tarmizi Age dan T Iskandar Daod

Menjawab komentar Tarmizi, maka menurut Robby apapun masalah Tarmizi Age dengan Partai Demokrat Aceh ada jalan keluar. Miskomunikasi dalam semua tingkatan partai, bisa dibicarakan.

"Tapi yang saat ini diperbincangkan oleh pengurus tingkat pusat adalah DPD dan DPC adalah keikutsertaan Tarmizi di KLB," ujar Robby.

"Hal yang jadi masalah, karena dia (Tarmizi) memiliki keanggotaan partai. Walaupun ada miskomunikasi dengan DPP," ujarnya menambahkan.

Terkait T Iskandar Daod, kata Robby, pihak Partai Demokrat mendengar bahwa yang bersangkutan mengkoordinir kader di beberapa daerah, untuku berangkat ke lokasi KLB.

Selain itu menurutnya, pernyataan Dalimi tidak semerta-merta muncul. Dalimi menyampaikan dengan data yang ada dan komunikasi dengan DPP. Faktanya, Dalimi menyampaikan list nama nama tersebut berdasarkan pembicaraan dengan internal pihak DPP.

Nama - nama itu digodok oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk mengantisipasi Gerakan Pengambilan Partai Demokrat GPK-PD.

Sebelumnya, mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bireuen, Edi Saputra atau yang akrab disapa Edi Obama mengajak semua pihak untuk introspeksi diri, tabbayun, tidak saling menghujat dan membuat fitnah.

Hal itu disampaikan Edi Obama menanggapi pernyataan wakil ketua I DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi, yang mengatakan bahwa ada beberapa Calon Legislatif (Caleg) gagal dan mantan kader Partai Demokrat yang telah pindah ke partai lain, diduga hadir ke acara Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang 5 Maret 2021 yang lalu, yang disebut oleh Dalimi sebagai "Begal politik" partai asal Aceh.

"Jangan saling hujat dan fitnah sana sini, karena itu justru akan merugikan diri kita sendiri," ujar Edi Obama, Jum'at (26/3/2021) melalui pesan WhatsApp dari Bireuen

Menurut Edi, hal lebih baik yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem yang selama ini kurang baik, menjadi lebih baik. Hal itu perlu dilakukan agar ke depan para kader lebih loyal dan setia. 

"Mari kita ambil hikmah atas masalah yang sedang dihadapi oleh Partai Demokrat, semoga badai ini cepat berlalu," ujar Edi berharap.

Pria yang saat ini sudah bergabung ke salah satu partai lokal di Aceh tersebut mengatakan, semua pihak diharapkan bisa menenangkan diri dan berkepala dingin dan tidak asal menyebutkan istilah begal-begalan.

"Sudah yang diatas main serang, fitnah, tuduh dan hujat, kita yang dibawah ini harus tetap adem ayem, pake kepala dingin, jangan asal bilang begal-begalan," ujarnya.

Karena, hal tersebut menurut Edi menandakan kegalauan dan kepanikan yang luar biasa, kalau memang merasa benar, maka katanya, tidak usah terlalu khawatir dan takut.

"Percayalah semua akan indah pada waktunya," pungkas Edi Obama.

Dalam berita sebelumnya, Wakil Ketua DPD I Partai Demokrat Aceh, Dalimi menyampaikan bahwa ada beberapa Calon Legislatif (Caleg) gagal dan mantan kader Partai Demokrat yang telah pindah ke partai lain diduga hadir ke acara Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 yang lalu. 

Dalimi dalam keterangan pers kepada AJNN, Jum'at (26/3/2021) menyebutkan bahwa dari bukti dokumentasi, ada beberapa  "Begal politik" Partai asal Aceh, yang diduga hadir pada KLB abal-abal di Deli Serdang lalu.

Menurutnya, mereka yang tampak hadir dalam kegiatan KLB ilegal tersebut diantaranya, M Azhari Caleg gagal DPR RI 2014, T. Iskandar Daod Caleg gagal DPR RI 2019, Edi Obama mantan Ketua DPC Bireuen yang telah pindah partai dan Marzuki alias Cek Ki Caleg gagal DPRK Pidie Jaya 2019.

Selain itu, kata Dalimi ada juga M. Hasbi Caleg gagal DPRA 2019 Lhokseumawe, Tarmizi Age Caleg gagal DPRK Bireuen dan Nur Fuadi ketua timses Iskandar Daod pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu serta berapa mantan kader lainnya”, ujar Dalimi.

Dalimi juga mengatakan bahwa para "begal politik" tersebut telah memberikan contoh buruk tentang demokrasi bagi generasi muda di Aceh. Mereka kata Dalimi sebenarnya sudah pernah diberi kesempatan, besar, dan menikmati berbagai jabatan melalui Partai Demokrat karena jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tokoh Perdamaian Aceh. 

"Ketika gagal nyaleg, kini mereka berduyun-duyun ikut dalam gerombolan "begal politik" yang merampok, menghina dan memfitnah SBY serta Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka adalah contoh buruk bagi generasi muda Aceh dalam berdemokrasi," ujar Dalimi.

Dalimi juga berkomentar terkait beredarnya kabar sedang dibentuknya kepengurusan illegal Partai Demokrat di Aceh. Dalimi menegaskan bahwa, perilaku politisi yang cacat moral dan jauh dari etika politik seperti itulah yang semakin membuat citra politisi dan partai politik menjadi buruk di mata masyarakat.

Padahal menurut pria yang juga Wakil Ketua DPR Aceh ini, masih banyak sekali politisi dan partai politik yang berjuang dengan cara yang benar mengedapankan etika, dan berjuang sungguh - sungguh dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. 

“Mari selamatkan demokrasi, cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita dari para 'begal politik' di daerah kita masing-masing, jangan salahkan bila publik menghukum mereka dengan sanksi sosial," pungkas Dalimi.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...