Unduh Aplikasi

Riad Horem: Seluruh PBJ Pemerintah Harus Melalui SPSE

Riad Horem: Seluruh PBJ Pemerintah Harus Melalui SPSE
Riad Horem. Foto: Net

BANDA ACEH - Praktisi PBJ Pekerjaan Konstruksi dan Tim Konsultasi Pekerjaan Konstruksi pada LKPP-RI, Riad Horem, mengatakan seluruh kegiatan pengadaan milik pemerintah harus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Semua-semuanya harus melalui SPSE, di SPSE itu ada yang melalui e-katalog, mesti masuk dulu dalam SPSE, jadi tidak boleh dibohogin," kata Riad Horem, kepada AJNN ketika dimintai terkait temuan Inspektorat Aceh di Dinas Pertanahan Aceh belanja barang tidak melalui SPSE.

Kata Riad Horem, seluruh kegiatan yang berada di dinas harus dimasukkan ke dalam SiRUP. Karena itu merupakan perintah undang-undang, selanjutnya di dalam SiRUP nanti akan dibagi kembali, ada yang harus melalui tender dan non tender.

"Semua kegiatan harus masuk ke dalam SiRUP, nah sistem itu harus terbuka, publik bisa akses," jelasnya.

"Ada yang melalui tender, ada yang di luar proses tender ketika tersedia barangnya dan bisa dibeli langsung, itu ada sistem lagi, di luar SPSE yang dibangun masing-masing, itu melalui e-katalog," tambahnya.

Menurutnya ketika barang yang ingin dibeli tidak ada dalam e-katalog, maka akan ada proses selanjutnya, dimana harus menyampaikan laporan kepada pengelola e-katalog, bahwa barang yang dibutuhkan tidak ada. Namun sebagai institusi yang namanya memberikan informasi, agar kedepan barang yang tidak ada bisa dimasukkan dalam e-katalog.

"Kalau memang kebutuhan rutin dan itu ada, harus negosiasi dengan harga di luar kalau mau beli di e-katalog, nah kalau barang tidak ada, harus keluar, itupun harus dibuktikan ada tidaknya, kemudian memberikan laporan ke PPK, bukan minta izin ke PPK, karena PPK penanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pertahanan Aceh, Muchtaruddin mengaku akan segera mengklarifikasi masalah temuan Inspektorat Aceh itu. 

Ia mengaku alasan tidak menggunakan SPSE atau e-katalog karena sejumlah barang yang dibelanjakan tidak ada di e-katalog, seperti contoh belanja pakaian dinas. 

Baca: Pengadaan Langsung Tak Menggunakan SPSE, Dinas Pertanahan Aceh Bakal Klarifikasi ke Inspektorat

"SPSE itu dimasukkan menggunakan e-katalog, seperti contoh pakaian dinas, pakaian dinas tidak bisa melalui e-katalog, karena tidak ada di e-katalog. Melalui e-katalog itu kita beli putus," kata Muchtaruddin, kepada AJNN, melalui telepon seluler, Senin (5/4). 

Misalnya, kata Muchtaruddin, belanja pakaian dinas di shopee, kalau beli dengan cara tinggal pilih ukuran itu memang ada, tapi kalau harus ukur seperti baju dinas pasti tidak ada di e-katalog. 

"Jadi makanya dimana-dimana, bukan hanya di Dinas Pertanahan Aceh saja, seluruh SKPA juga tidak melalui e-katalog, tetap pengadaan langsung. Kalau misalnya lebih dari sekian ratus juta itu kan tender," ungkapnya. 

Kata Muchtaruddin, Inspektorat Aceh memang memberikan waktu selama setahun ini untuk mengklarifikasi atas temuan-temuan itu.

"Akan kami tindaklanjuti temuan itu, akan ada klarifikasi kepada inspektorat, itu memang ada diberi waktu kita untuk klarifikasi dalam waktu satu tahun ini kan, itu temuan kan di 2019-2020, klarifikasinya kan di tahun 2021 ini," jelasnya.  

Namun, Muchtaruddin mengaku bingung kenapa hasil inspektorat itu bisa bocor keluar, pasalnya itu masalah internal yang butuh klarifikasi. 

"Ini kan masih klarifikasi, yang namanya indikasi belum tentu benar, kalau ada yang lebih bayar akan dikembalikan, tapi tidak ada yang lebih bayar kami," jelasnya. 

"Saya pikir SPSE itu jelas karena memang tidak ada itu di e-katalog, sama seperti pemasangan Ac, kalau beli Ac putus ada di e-katalog, tapi datang barang, pasangnya bagaimana, nanti kan harus ada biaya pasang lagi, kita panggil orang lagi," tambah Muchtaruddin. 

Tapi, kata Muchtaruddin, kalau dilakukan pengadaan langsung memang harus lengkap dengan instalasi pemasangan, hal-hal seperti itu tidak bisa menggunakan SPSE atau e-katalog.  

"Kenapa tidak menggunakan e-katalog karena memang tidak ada di e-katalog, saya rasa semua dinas seperti itu, tidak hanya dinas pertahanan saja," kata Muchtaruddin. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...