Unduh Aplikasi

TEMUAN BPK ATAS KELEBIHAN BAYAR PT AMM

Riad Horem: Jaminan Pelaksanaan Wajib Dicairkan

Riad Horem: Jaminan Pelaksanaan Wajib Dicairkan
Foto: Net

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh, menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 7,2 miliar yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) kepada PT Araz Mulia Mandiri (AMM) selaku rekanan proyek pembangunan Gedung Oncology Center, tahun 2017 silam.

Berdasarkan hal itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam LHP bernomor 3.A/LHP/XVIII.BAC/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK juga memberi catatan penting agar jaminan pelaksanaan sebesar Rp 1,9 miliar, harus segera dicairkan.

Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Wakil Direktur Administrasi dan Umum RSUDZA, Muhazar, mengatakan pihak PT AMM baru mengembalikan Rp 5,5 miliar dari total kelebihan pembayaran sebesar Rp 7,2 miliar. Selain itu, terkait jaminan pelaksanaan sebesar Rp 1,9 miliar, diduga sama sekali belum dicairkan.

Baca: GeRAK: PPTK Segera Tagih Uang Jaminan Pelaksanaan, Jika Tidak akan Hangus

Dikonfirmasi terkait permasalahan itu, Riad Horem, Praktisi PBJ Pekerjaan Konstruksi dan Team Konsultasi Pekerjaan Konstruksi pada LKPP-RI mengatakan, pihak rekanan harus segera melunasi kelebihan pembayaran. Sementara itu, KPA atau PPK yang menangani proyek itu, juga wajib mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut secepatnya.

"Jaminan pelaksanaan wajib dicairkan," kata Riad Horem kepada AJNN, Rabu (28/8).

Diketahui, medio 2017 lalu, PT AMM memenangkan tender pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Oncology Centre di RSUDZA Banda Aceh, dengan nilai kontrak sebesar Rp 39,5 miliar.

Namun, belum selesai proyek tersebut dikerjakan, kontrak pekerjaan tersebut harus dibatalkan. Pasalnya, saat itu diketahui PT AMM mendapat sanksi daftar hitam (blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),sehingga pekerjaan yang sudah berjalan harus dihentikan.

Berdasarkan LHP yang dilakukan BPK Perwakilan Aceh, diketahui PT AMM telah melakukan penarikan dana pengerjaan Gedung Oncology Center itu sebesar 56 persen dari nilai kontrak atau sebesar Rp 22,1 miliar. Akan tetapi hasil penghitungan realisasi fisik final dilapangan persentasenya hanya 40,20 persen.

Hal tersebut menyebabkan terdapat selisih antara realisasi keuangan dengan prestasi pembangunan fisik Gedung Oncology Center oleh PT AMM, sebesar Rp 15,80 persen atau sebesar Rp 6,2 miliar.

Penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa pihak RSUDZA melakukan pembayaran kepada PT AMM sebesar Rp 10,3 miliar. Selanjutnya PT AMM melakukan pembayaran kepada PT KS selaku pemegang hak paten konstruksi sarang laba-laba (KSLL) sebesar Rp 9,3 miliar atau terdapat selisih sebesar Rp 965 juta dari yang sudah dibayarkan pihak RSUDZA.

Berdasarkan hal itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam LHP bernomor 3.A/LHP/XVIII.BAC/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, menemukan bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan pihak RSUDZA kepada PT AMM, sebesar Rp 7,2 miliar.

Sementara itu, pada 12 Oktober 2017, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RSUDZA telah menyampaikan surat permohonan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 1,9 miliar kepada Bank Aceh Syariah.

Permohonan klaim ini turut melampirkan Surat Pemutusan Kontrak Kerjasama yang ditandatangani KPA, daftar hitam yang dikeluarkan website LKPP dan nomor rekening Gubernur Aceh (PAD).

Akan tetapi, pihak Bank Aceh melalui surat nomor 6350/KPO.07/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, menyatakan bahwa permohonan atas klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Oncology Centre tidak dapat dipenuhi. Kala itu, pihak bank berdalih permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan klaim.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...