Unduh Aplikasi

Revisi Undang-Undang Akan Batasi Wewenang KPK

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002, tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan draft RUU KPK, revisi diusulkan oleh anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar.

Sedangkan anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak setuju dengan usulan RUU tersebut.

Mengambil posisi menolak, Anggota Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menjelaskan, revisi hanya menimbulkan perdebatan tajam antarfraksi dan cenderung jadi bola liar, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Juni 2015 Pemerintah mengusulkan Revisi UU KPK. Tiba-tiba pemerintah balik badan. Citra DPR dipermalukan," sebut Muzzammil, Rabu (7/10/2015).

Perdebatan itu, lanjutnya, hanya akan memecah konsentrasi utama pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak, seperti krisis mata uang, pangan, asap dan air.

"DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita," sebutnya.

Lebih jauh, Muzzammil percaya bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan keberadaan lembaga antirasuah tersebut. Pengurangan kewenangan diyakini membuat KPK loyo.

"Kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong," tutupnya.

OKEZONE

Komentar

Loading...