Unduh Aplikasi

Restrukturisasi Kredit, Organda dan Asosiasi Becak di Aceh Tengah Datangi DPRK

Restrukturisasi Kredit, Organda dan Asosiasi Becak di Aceh Tengah Datangi DPRK
Pertemuan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tengah dengan organda dan asosiasibetor terkait restrukturisasi kredit. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam.

ACEH TENGAH - Pimpinan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan sejumlah organisasi pengemudi becak motor (Betor) di Aceh Tengah, mengadukan persoalan rumit mekanisme pemberian keringanan cicilan kredit dari lembaga pembiayaan (Leasing) kepada DPRK Aceh Tengah, Selasa (28/4).

Didampingi koordinator Relawan Covid-19 Tanah Gayo, Dedi Purnawan dan Ketua Organda Aceh Tengah, Junaidi, para pimpinan organisasi yang membawahi seribu lebih pengemudi becak di Aceh Tengah ini, mengeluhkan sejumlah persoalan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan.

Kepada pimpinan dewan, Dedi menyampaikan kesulitan pengemudi becak yang merupakan debitur Leasing dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan karena berkurangnya jumlah penumpang selama wabah Covid-19.

Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berusaha mencari titik temu terkait pemberian restrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan pihak leasing, namun masih ada kebuntuan yang mengharuskan mereka mengadukan persoalan ini kepada pihak pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tengah.

"Saya mewakili para pengemudi becak ingin menyampaikan kesulitan dalam membayar kredit, jangankan untuk membayar cicilan kredit, untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, sehingga perlu kejelasan dalam restrukturisasi kepada mereka. Selain itu kami meminta ada multi tafsir terkait aturan ini restrukturisasi ini," ujar Dedi.

Kehadiran mereka, menurut Dedi juga berdasarkan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus dampak Covid-19.

Dedi meminta pihak dewan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak leasing untuk mengurangi beban para debitur tersebut. Rapat yang juga dihadiri asisten 2 sekdakab Aceh Tengah, Hamanzola dan pimpinan leasing tersebut sempat berlangsung alot.

Salah satu pimpinan Leasing kepada AJNN mengatakan bahwa mereka tetap berpegangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus dampak Covid-19, selain itu mereka mengaku sudah melakukan restrukturisasi terhadap para debitur.

"Kita sudah melakukan sesuai aturan, dan juga berpedoman pada POJK No 11/POJK.03/2020," ujar Gusman Ismed pimpinan FIFGroup kepada AJNN.

Ismed juga mengatakan sudah mensosialisasikan mengenai restrukturisasi ini melalui banner di kantor mereka dan melalui pesan singkat kepada para debitur. FIF sendiri menurut Ismed saat ini mempunyai 3 ribu lebih debitur.

Dari pihak Pemkab Aceh Tengah juga sudah menyurati Kepala OJK Aceh untuk memohon penambahan restrukturisasi berupa penundaan pembayaran angsuran pokok, bunga, kredit pembiayaan untuk jangka waktu selama penyebaran Covid-19 berlangsung.

Dalam surat no 580/1387/Eko tertanggal 26 April 2020 tersebut juga tebusannya dikirim ke Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh dan Ketua DPRK Aoeh Tengah.

Selain itu surat tersebut juga tembusannya dikirim Para Pimpinan/Kepala Perbankan dalam Kabupaten Aoeh Tengah di Takengon, termasuk para pimpinan lembaga Pembiayaan dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Alasan utama dari surat tersebut adalah perkembangan Penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Aoeh Tengah. telah berdampak secara Iangsung terhadap perekonomian masyarakat yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan berpengaruh kepada debitur dalam memenuhi kewajiban pada bank dan lembaga pembiayaan.

Sementara itu Wakil ketua 1 DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan melihat ada multitafsir terkait kebijakan presiden untuk para pelaku UMKM dan debitur. Seharusnya ada penundaan 1 tahun terhadap debitur.

Selain itu DPRK Aceh Tengah merekomendasikan agar pihak leasing tidak melakukan penarikan angsuran kredit selama belum ada surat balasan dari OJK Aceh. Selain itu legislatif juga meminta leasing tidak menarik kendaraan debitur yang menunggak.

Komentar

Loading...