Unduh Aplikasi

Resah karena PIKA

Resah karena PIKA
Ilustrasi: dok.

KEGELISAHAN aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh Barat Daya dalam menyikapi kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sangat beralasan. Mereka menilai kejaksaan tidak transparan dalam menangani kasus pembuatan aplikasi PIKA senilai Rp 1,3 miliar. 

Memasuki bulan ke lima, Kejari Abdya tidak pernah memublikasikan hasil pemeriksaan. Padahal kejaksaan telah memeriksa kepala dinas, PPK, tim ahli IT, rekanan, dan anak pejabat di Abdya yang diduga terlibat. 

Melihat atensi publik dan jumlah uang yang besar dalam kasus ini, sudah selayaknya kejaksaan negeri bersuara. Jangan hanya diam.

Mereka harus menjelaskan sejauh mana penanganan perkara dan mengungkapkan waktu yang mereka butuhkan untuk menuntaskan berkas dan mengantarkan berkas itu ke pengadilan. 

Kejaksaan harus memahami bahwa peran mereka dalam pemberantasan korupsi sangat penting dan dominan. Karena itu, penting bagi kejaksaan untuk menuntaskan pengusutan kasus korupsi hingga tuntas. 

Kejaksaan dan para jaksa juga harus bekerja jujur sesuai dengan aturan. Seorang jaksa, misalnya, tidak boleh menerima uang suap dari koruptor. Karena yang dipergunakan para koruptor untuk menyuap adalah uang negara yang mereka curi. 

Jika seorang jaksa mengambil uang itu, sama saja dia ikut mencuri dengan si koruptor, meski tidak langsung. Dan uang seperti ini tentu tak elok dan tidak berkah untuk dijadikan darah daging. 

Tentu saja ini tidak akan terjadi di Kejaksaan Abdya. Namun masyarakat tetap berharap agar pemeriksaan ini dilakukan secara transparan. Karena bagi masyarakat, tak peduli seberapa kuat dan hebat, saat bersalah, seseorang harus diadili atas kesalahannya. 

HUT Pijay

Komentar

Loading...