Unduh Aplikasi

Republik Gue

Republik Gue
Ilustrasi: wddti

KABAR pemberian tunjangan hari raya dari Presiden Joko Widodo sangat menyejukkan di teliga para pegawai negeri di Indonesia. Kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo lewat surat kepada seluruh bupati dan wali kota seluruh Indonesia berbarengan dengan pemberian gaji ketiga belas untuk para abdi negara itu.

Tak hanya para pegawai negeri, seluruh kepala daerah dan wakilnya, dan anggota dewan perwakilan rakyat juga mendapatkan jatah gaji ke-13 dan ke-14. Dalam kondisi keuangan yang seret, pemberian dana segar menjelang Idul Fitri jelas sangat membantu meringankan beban.

Tahun ini, tunjangan yang juga diberikan kepada prajuit TNI, anggota kepolisian dan pensiunan, juga ditambah dengan tunjangan keluarga plus tunjangan kinerja. Jokowi berharap tunjangan ini sebanding dengan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Namun hal ini tak sepenuhnya didukung. Suara keberatan datang dari Aceh Tenggara. Bupati Raidin Pinim menyebutkan kebijakan tersebut sangat mengganggu daerah karena anggaran yang dipakai untuk membiayai hajat presiden itu juga menguras kas daerah. Menurut Raidin, uang untuk pegawai negeri itu dibebankan kepada negara. Bukan daerah.

Di Indonesia, jumlah aparatur sipil yang menerima tunjangan mencapai 4,3 juta. Hampir sama dengan jumlah penduduk seluruh Aceh. Sedangkan pegawai negeri di Aceh yang menerima tunjangan ini mencapai 143 ribu orang. Di Aceh Tenggara, kebijakan ini menghabiskan uang puluhan miliar rupiah. Jumlahnya bisa meningkat hingga dua kali lipat di Aceh Utara, daerah yang kerap terlilit utang. Bagi Aceh Utara, pengeluaran di luar anggaran ini jelas membebani keuangan daerah yang seret.

Jakarta seharusnya mempertimbangkan hal yang lebih penting ketimbang sekadar membebankan daerah dengan belanja tambahan. Hal ini jelas berdampak pada kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Ditambah lagi, kebijakan ini tidak direncanakan dengan baik dan dikeluarkan di tengah-tengah pelaksanaan anggaran. Artinya, pemerintah daerah tidak merencanakan uang ini untuk dibagi-bagikan dalam waktu dekat sejak awal proses penganggaran.

Di saat bersamaan, tidak terlihat perbaikan kinerja aparatur sipil di berbagai bidang pelayanan masyarakat. Pemberian tunjangan ini boleh dikatakan hanya sekadar upaya rezim Jokowi untuk menarik hati para pegawai sipil dan keluarga mereka.

Jakarta juga tak seharusnya bertindak “semau gue”. Kebijakan seperti ini harusnya direncanakan sejak awal dan dikomunikasikan lebih intens dengan pemerintah daerah. Tidak hanya di Aceh. Perencanaan adalah kunci keberhasilan pemerintahan di republik ini. Bahkan, yang sudah direncanakan saja belum tentu berhasil. Konon lagi yang diputuskan dengan tiba-tiba dan serampangan.

Komentar

Loading...