Unduh Aplikasi

Repotnya Mencari Calon Wakil Bupati Bener Meriah

Repotnya Mencari Calon Wakil Bupati Bener Meriah
Kantor Bupati Bener Meriah. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam

BENER MERIAH - Sejak dilantik sebagai Bupati Bener Meriah definitif oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 30 April 2019 di gedung DPRK Bener Meriah, Tgk H Sarkawi sampai saat ini belum mempunyai pendamping untuk membantunya disisa jabatan periode 2017 - 2022. Kosongnya posisi wakil Bupati ini menjadi pembicaraan sejumlah pihak, mulai dari masyarakat biasa, LSM dan tokoh masyarakat.

Beberapa pihak melihat kekosongan ini bisa memperlambat proses pembangunan, sedangkan sebagian lainnya menilai kosongnya posisi orang nomor dua di Bener Meriah ini bisa menghambat komunikasi masyarakat dengan bupati, sebagai contoh saat bupati keluar daerah.

"Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada wakil Bupati pendamping Abuya Sarkawi, saya merasa pemerintahan di Bener Meriah ini menjadi kurang sempurna tanpa adanya wakil Bupati," ujar Arhami (46), salah seorang warga Bener Meriah kepada AJNN, Senin (17/2).

Menurut Arhami, siapapun boleh mendampingi Tgk Sarkawi sebagai wakil bupati, yang penting dalam sisa jabatan yang berakhir tahun 2022 nanti, sudah ada Wakil Bupati Bener Meriah definitif. Pria yang juga menjabat Reje Kampung Bahagie Bertona, Kecamatan Bandar, Bener Meriah, ini mengaku sempat kewalahan menjawab pertanyaan warganya yang selalu bertanya, kapan wakil bupati dilantik.

Hal yang sama disampaikan oleh Sabaruddin (52), salah seorang pedagang meubel di pasar pondok baru. Menurutnya kehadiran wakil bupati menjadi penyeimbang bagi bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dirinya khawatir kalau bupati bertugas keluar daerah, maka masyarakat yang mau mengadukan masalah pembangunan langsung dengan Bupati, menjadi terkendala.

"Kami ingin wakil bupati yang sederhana saja, namun tidak sering keluar daerah, jangan sampai bupati keluar daerah, wakil bupati juga tidak di tempat," kata Sabaruddin kepada AJNN.

Sebelumnya Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi sudah mengirim surat kepada partai politik pengusung terkait pengisian posisi wakil Bupati yang selama ini kosong. Surat dengan nomor: 132/154 tertanggal 27 Januari 2020 tersebut berisi perihal pengisian Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah sisa jabatan 2017-2022. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik pengusung Ahmadi dan Tgk H Sarkawi pada Pilkada tahun 2017 lalu.

Surat ini menyahuti aspirasi masyarakat melalui DPRK Bener Meriah yang menginginkan posisi wakil Bupati Bener Meriah segera terisi. Sebagai representatif dari rakyat, DPRK Bener Meriah telah mengirimkan surat untuk Bupati untuk menindaklanjuti aspirasi itu. Dalam surat bernomor : 170/ 04/ DPRK tanggal 3 Januari 2020 yang ditandatangani langsung oleh ketua DPRK Bener Meriah, M Saleh.

Tanggapan Pimpinan Partai Politik

Ada empat partai pengusung pasangan Ahmadi - Tgk H Sarkawi pada Pilkada Bener Meriah 2017 lalu, partai tersebut adalah Golkar, PKB, PDA dan PKS. Selain PKB yang kadernya sudah menjabat bupati yaitu Tgk H Sarkawi, tiga partai politik pengusung lainnya juga mempunyai hak untuk mengusulkan calon wakil Bupati Bener Meriah untuk mendampingi Sarkawi.

AJNN menghubungi Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bener Meriah, Hendra Budian melalui sambungan telepon. Menurut Hendra sampai saat ini keempat partai pengusung belum duduk bersama dalam satu forum resmi untuk membahas calon Wakil Bupati Bener Meriah. Saat ini, menurut Hendra Budian, semua partai politik pengusung masih melakukan penjaringan internal calon Wakil Bupati yang akan diusung.

"Saat ini kami lagi mencocok "Frekuensi" dulu agar orang yang diusulkan oleh partai Golkar, PKB, PKS dan PDA bisa sama, sehingga tidak memakan waktu untuk proses penjaringan," ujar Hendra Budian kepada AJNN.

Pria yang juga Wakil Ketua DPR Aceh tersebut menjelaskan bahwa hal itu penting dilakukan untuk kebaikan bersama, walaupun sebenarnya, hal itu bukan aturan, namun lebih kepada etika berpolitik. Hendra mengatakan selain berbicara aturan, politik sebenarnya juga berbicara etika.

"Kalau berbicara etika politik, PKB seharusnya tidak lagi mencalonkan atau mengusung calon wakil bupati, kalaupun Golkar, misalnya saat ini di posisi Bupati, tentu saja tidak etis lagi meminta posisi wakil Bupati. Kita semua partai pengusung," kata Hendra.

Hal inilah yang menurut Hendra perlu adanya penyamaaan frekuensi. Penyamaaan frekuensi ini menurut Hendra sangat penting, supaya tidak ada partai pengusung yang ngotot atau bersikeras dengan pendiriannya.

Ia mengatakan bahwa prinsip yang dipegang oleh Partai Golkar terkait posisi bupati adalah sangat bijak. Golkar berprinsip bahwa jabatan wakil bupati ini adalah penyelesaian masalah bukan biang masalah.

"Karakteristik politik di Bener Meriah adalah bupati dan wakil bupati itu ribut dalam memimpin daerah," ungkap Hendra Budian.

Hendra juga menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada konflik sosial di dalam masyarakat, terkait politik di Bener Meriah. Selama ini hanya ada konflik antar elit yang merebak ke masyarakat, ini yang menurut Hendra harus dihindari lebih dulu.

"Kesepahaman politik ini menurut saya sangat penting, kami juga bingung mendengar kabar di sejumlah media kalau PKB sudah mengantongi sejumlah nama calon wakil bupati. Kalau begitu kejadiannya, Golkar tidak perlu lagi, silahkan PKB terus," ujar Hendra Budian.

Penyamaaan frekuensi menurut Hendra idealnya pimpinan partai politik harus duduk bersama untuk mengambil keputusan. Hendra sendiri tidak mengklaim posisi wakil bupati haknya Golkar.

"Tapi gawean di Golkar dong," ujar Hendra.

Baca: Sarkawi Mulai Cari Wakil Bupati, Minta Partai Pengusung Kirim Dua Nama Calon

Namun Hendra mendapatkan informasi bahwa sejumlah partai politik pengusung sudah mempunyai calon untuk posisi wakil Bupati Bener Meriah. Saat ini Golkar juga akan mengajukan nama calon, tapi, pihaknya tidak ingin ini menjadi masalah.

Sejatinya, kata Hendra, pengisian posisi Wakil Bupati Bener Meriah untuk mengurangi berbagai persoalan dan membantu roda pembangunan. Hal inilah yang diinginkan Golkar. Kalau pembangunan Bener Meriah bisa berjalan maksimal, menurut Hendra tidak perlu ada wakil Bupati.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Ketua Partai Daerah Aceh (PDA) Bener Meriah, Rahmah. Menurut Rahmah, pihaknya sudah menerima surat dari bupati dan menyampaikan surat tersebut ke DPP PDA di Banda Aceh. Partai yang saat mengusung Ahmadi - Sarkawi masih bernama "Partai Damai Aceh ini" mengungkapkan bahwa pihaknya juga sudah meminta kepada tiga partai pengusung lainnya untuk duduk bersama membahas masalah ini. Namun belum ada yang memfasilitasi, baik dari bupati maupun pimpinan partai.

"Kalau kami pinginnya cepat - cepat, mungkin dalam beberapa hari ini para pimpinan partai akan bertemu. PDA sendiri saat ini sudah menjaring sejumlah nama, tapi untuk detailnya masih kami rahasiakan," ujar Rahmah kepada AJNN.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bener Meriah, Yusrol Hana kepada AJNN mengatakan kalau usai menerima surat dari Bupati Bener Meriah, pihaknya langsung mengadakan rapat internal di DPD PKS Bener Meriah. Kemudian dari rapat tersebut menurut Yusrol Hana muncul beberapa nama yang kemudian dikonsultasikan kepihak DPW PKS Aceh.

"Beberapa nama sudah kami kirim ke DPW dan DPP untuk meminta restu," ujar Yusrol.

Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan partai pengusung lainnya, Yusrol menjelaskan kalau pihaknya dalam beberapa kesempatan terpisah sudah duduk dengan partai pengusung lain. Tapi diskusi yang terjadi masih dinamis dan sejumlah pimpinan partai masih menjaga Marwah partainya masing-masing.

"PKS berharap siapa yang akan menjadi wakil bupati bisa ada titik terang dan pemerintah Bener Meriah bisa memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya," ujar Yusrol.

AJNN juga sudah berupaya menghubungi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bener Meriah, Tgk Baharuddin (Abu Buntul), namun nomor telepon Abu Buntul tidak tersambung dengan AJNN.

Tanggapan elemen sipil

Sementara itu, Direktur Ramung Institute, Waladan Yoga, ikut berkomentar terkait polemik calon Wakil Bupati Bener Meriah.

Menurutnya polemik ini terjadi karena kurangnya keterbukaan satu sama lain, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk itu dibutuhkan pertama, komunikasi yang komprehensif, kedua jangan ada lompatan komunikasi. Artinya komunikasi itu seharusnya dilakukan antar ketua partai pengusung, jangan dibawa ke ruang publik.

"Dugaan saya lobi-lobi sudah dilakukan ke tingkat atas masing-masing partai yaitu DPW dan DPP. Seharusnya para ketua partai ini duduk rembuk dulu di level kabupaten. Hasil rembuk ini akan menjadi keputusan bersama, jadi bukan keputusan parsial dimana semua partai politik ajukan calon," ujar Yoga kepada AJNN.

Secara rinci Yoga menjelaskan bahwa pihak partai pengusung seharusnya menyepakati dulu agenda dan metode, hal tersebut menurut Yoga saat ini tidak dilakukan, yang menjadi pertanyaan saat ini, PKB menjadi kunci dan motor dari penyelesaian masalah. Yoga berharap jangan sampai PKB menghambat pengisian Wakil Bupati Bener Meriah.

"PKB saat ini kadernya sebagai bupati, idealnya ketua PKB harus mempunyai inisiatif lebih untuk mengundang, menerima masukan, dan mencari sosok calon wakil bupati. Saya berharap PKB tidak terlalu ngotot. PKB harus memberikan jalan kepada partai lain untuk sekedar sharing dan bertanya, bagaimana kondisi permasalahan calon wakil Bupati" ujar Yoga.

PKB menurut Yoga, tidak perlu lagi mengajukan calon, PKB harus tutup buku untuk pengajuan calon wakil Bupati dan menyatakan diri tidak mengajukan calon.

Selain itu, mempersilahkan para pimpinan partai pengusung lainnya untuk rembuk. Apabila tiga partai pengusung lainnya tidak menemukan kata sepakat selama bermusyawarah, maka silahkan pimpinan partai tersebut mengadakan voting untuk mengajukan dua calon.

"Dalam posisi seperti ini, bupati tidak lagi dapat menolak keputusan partai politik, mau tidak mau, suka tidak suka, bupati harus meneruskan usulan tersebut ke pihak DPRK. Seharusnya partai politik bisa memiliki peran lebih karena Bupati sudah menyurati," lanjut Yoga.

Diskusi antara partai politik dengan bupati menurut Yoga hanya sebatas kriteria, bukan nama calon. Karena nama calon merupakan kewenangan partai politik. Yoga melihat, kuncinya tetap di partai PKB. Partai ini harus mengundang para pimpinan partai politik pengusung untuk bermusyawarah. Kalau tidak ada yang mengundang atau berinisiatif, maka ini akan menjadi kacau dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Komentar

Loading...