Unduh Aplikasi

Rela Tak Rela

Rela Tak Rela
Ilustrasi: Digopaul.

RENCANA Pemerintah Indonesia menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pejabat sementara menggantikan bupati atau wali kota yang habis masa jabatan, sembari menunggu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, pantas didiskusikan lebih lanjut. 

Karena yang terpenting, rencana itu harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan Aceh. Karena apapun cerita, masa menunggu pelaksanaan pilkada hingga dua tahun bukan waktu yang singkat. 

Jika bupati atau wali kota dijabat oleh seorang pejabat sementara hingga gelaran pilkada, itu artinya sosok tersebut akan memimpin selama hampir satu periode kepemimpinan defenitif. 

Dalam kurun waktu itu, tentu banyak kebijakan-kebijakan penting yang seharusnya tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat Aceh di seluruh daerah. Seorang sekretaris daerah tentu memiliki pengalaman yang lebih baik ketimbang sosok yang dipasok dari luar. 

Penunjukan seorang sekretaris daerah sebagai pemimpin sementara juga akan lebih memudahkan proses transisi. Karena dia memiliki pengetahuan lebih baik, terutama dalam mengatur aparatur sipil di daerahnya. 

Tapi, sebelum memutuskan hal itu, kementerian terkait harus mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK berdiskusi. Sehingga roda pemerintahan selama menunggu pelantikan kepala daerah yang baru dapat berjalan lancar. Toh pada akhirnya, semua ini hanya urusan rela atau tak rela saja. 

HUT Pijay

Komentar

Loading...