Unduh Aplikasi

Rekrutmen Calon Anggota Baitul Mal Diduga Sarat Kepentingan Politik

Rekrutmen Calon Anggota Baitul Mal Diduga Sarat Kepentingan Politik
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Rekrutmen calon anggota Baitul Mal Banda Aceh disinyalir adanya kepentingan politik. Pasalnya, ada peserta yang memperoleh nilai tinggi, tapi digugurkan.

"Terkait persoalan Panitia seleksi anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh, bahwa proses yang dilakukan teridentifikasi adanya kepentingan politik," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Minggu (12/1).

Askhalani menyebutkan, dalam proses seleksi ini, terdapat beberapa peserta dengan nilai tinggi tidak diloloskan, nama mereka tidak dimasukkan dalam daftar usulan ke DPRK oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Seperti, Annisa Mutia Muthmainnah yang menempati ranking tiga dengan bobot 80 persen, Antoni Kurnia Winata peringkat ke 5 dengan nilai 77 persen, dan Sandra Parulian, nilainya 75 persen.

Sebaliknya, Aminullah malah memasukkan nama peserta seleksi yang mendapatkan nilai rendah. Seperti Hasanuddin yang berada di posisi 11 dengan nilai 72 persen, lalu Aisyah M Ali urutan 12 dengan bobot 72 persen, dan terakhir ada nama Abdul Munir yang hanya mendapatkan nilai 71 persen, atau diurutan ke 14.

"Itu tidak elok, ada orang dengan nilai terbaik gugur, sedangkan nilai terendah dan didukung afiliasi kepentingan tertentu diterima, dan ini sangat tidak masuk akal," ujarnya.

Askhalani melihat, persoalan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana karena telah mengebiri proses seleksinya. Sebenarnya, jika dari awal ingin menunjuk orang tertentu, maka tahapan tes itu tidak perlu dilaksanakan.

"Apalagi ada orang yang integritasnya baik, kemudian tidak didukung dan digagalkan hanya karena tidak menjadi afiliasi politik," ucapnya.

"Tapi seleksi hanya dijadikan sebagai proses pura-pura, maka sama dengan Walikota Banda Aceh melakukan perbuatan tercela dan melanggar qanun tentang Baitul mal," tutur Askhalani.

Askhalani menyampaikan, sesuai dengan qanun yang mewajibkan seleksi terbuka, maka proses ini tidak boleh dimainkan seenaknya. Jika demikian maka keputusan itu merupakan bentuk dari korupsi terencana dan maladministrasi.

Apalagi, lanjut Askhalani, satu dari tiga nama yang tidak diloloskan itu, juga ada seorang mualaf yang sangat layak di pertimbangan, karena selain memiliki kemampuan juga akan sangat berguna untuk mendorong dan membantu kelompok mualaf lainnya.

"Jangan jadikan Baitul mal sebagai tempat berpolitik, karena akan kualat pada waktunya," pungkas Askhalani.

Komentar

Loading...