Unduh Aplikasi

Rekomendasi Terbit Araz Tenggelam

Rekomendasi Terbit Araz Tenggelam
ilustrasi.

REKOMENDASI agar Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Zainoel Abidin memutus kontrak harus segera dilaksanakan. Apalagi, rekomendasi ini dikeluarkan setelah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Tinggi Aceh, Direktur RSUDZA, PPTK, BPKP Aceh, APIP dan Inspektorat Aceh, menggelar pertemuan terkait status proyek pembangunan gedung oncology center RSUDZA.

Pertemuan itu juga mempertegas keputusan yang seharusnya sejak jauh hari diambil oleh KPA RSUZA. PT Araz Mulia Mandiri tidak layak mengerjakan pembangunan gedung oncology dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 39,5 miliar. Dalam pertemuan itu sepakat agar proyek tersebut dihentikan sementara sambil menunggu keputusan selanjutnya.

Terserah nanti, setelah pemutusan, apakah proyek itu akan dilakukan tender ulang atau tidak. Namun yang jelas, seluruh pihak harus belajar memperhatikan rambu-rambu yang berlaku di negara ini. Dalam proses tender, rambu-rambu itu adalah daftar hitam perusahaan yang melekat di Araz Mulia.

Sudah jelas bahwa perusahaan yang masuk dalam daftar hitam tidak bisa mengerjakan proyek yang ditender oleh pemerintah. Rambu-rambu ini dibuat untuk jadi pembelajaran bahwa tak ada ruang bagi kecurangan dalam pelaksanaan proyek yang dibelanjakan dari hasil pungutan pajak rakyat.

Araz Mulia dinilai tidak berkompeten dalam mengerjakan sejumlah proyak di Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Daftar perusahaan hitam ini dapat dilihat di situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, KPA harus membatalkan proses pekerjaan yang tengah dilaksanakan. Jangan melaksanakan, ikut dalam proses lelang saja sebenarnya Araz tidak berhak.

Tentu kita berharap, bahwa pembatalan ini benar-benar mampu menyelamatkan proyek puluhan miliar tersebut. Kejadian ini juga harus menjadi pelajaran bagi seluruh KPA di Aceh untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan proses lelang proyek. Jangan pula KPA “pura-pura” tak tahu dan membiarkan perusahaan hitam lalu lalang memangsa proyek-proyek negara.

Komentar

Loading...