Unduh Aplikasi

Rekanan Wanprestasi Sebabkan Proyek Irigasi Alue Diam Diputuskan

Rekanan Wanprestasi Sebabkan Proyek Irigasi Alue Diam Diputuskan
Kondisi proyek peningkatan jaringan Irigasi D.I Alue Diam, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat. Foto: Ist

ACEH BARAT - Bekas pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Amran Yunus, membantah proyek pekerjaan daerah Irigasi Alue Diam, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat tersebut mangkrak seperti temuan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat.

Menurut Amran Yunus, proyek tersebut sengaja diputuskan kontraknya lantaran terjadinya wanprestasi atau cedera janji oleh CV Ababil selaku rekanan pelaksana proyek tersebut pada tahun 2016 lalu.

“Saya ingin klarifikasi proyek ini bukan mangkrak tapi memang sengaja kami putuskan lantaran terjadi wanprestasi dari rekanan terhadap target penyelesaian yang sudah kita tentukan,” kata Amran, Rabu (17/10).

Menurutnya dari alokasi anggaran Rp 2,1 miliar untuk proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) 2016 tersebut pihaknya hanya membayar 39 persen atau Rp 800 juta sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pihak perusahaan dari masak kontrak 150 hari yang dimulai sejak 25 Juli hingga 21 Desember 2016.

Sedangkan sisanya, kata dia, dari anggaran tersebut tidak ditransfer oleh pusat ke daerah lantaran pekerjaan proyek tidak selesai.

Baca: Proyek Irigasi Alue Diam Mangkrak, GeRAK Minta Aparat Hukum Turun Tangan

“Saat itu CV Ababil dari nilai proyek Rp 2,1 miliar mengerjakan tanggul dan bangunan intake (pintu pembagi air, namun tidak sesuai hingga akhir kontrak,” ujarnya.

Tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan CV Ababil itu sendiri, kata Imran, disebabkan oleh cuaca ekstream yang terjadi pada saat itu sehingga pihak perusahaan tidak bisa mengangkut material kelokasi proyek.

Meski disebabkan cuaca buruk, kata dia, saat itu dinas tersebut tidak mau mengambil risiko atas tidak selesainya proyek itu sesuai target sehingga mengambil sikap untuk menghentikan proyek itu.

Pasca dihentikan proyek itu, kepala dinas yang saat itu dijabat oleh Salihin Jabar melayangkan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Pusat untuk memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar hitam (blacklist).

“Jadi CV Ababil itu sempat terkena blacklist setelah proyek itu, bukan saat melaksanakan proyek. Tapi informasinya sekarang perusahaan itu sudah bisa ikut kembali,” ungkapnya.

Komentar

Loading...