Unduh Aplikasi

Qanun Pilkada Aceh Berpontensi Menimbulkan Konflik Regulasi

Qanun Pilkada Aceh Berpontensi Menimbulkan Konflik Regulasi
Ilustrasi. Foto : ppknupm.blogspot.com
BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan membahas revisi Qanun Pilkada, sejumlah poin akan direvisi. Pengacara Senior Mukhlis Mukhtar menilai ada beberapa poin krusial dalam revisi regulasi pilkada itu.

Adapun sejumlah poin yang menurutnya menjadi krusial adalah jumlah penduduk Aceh yang tidak valid, syarat mundur, syarat dukungan calon independen, dan pemilihan dua putaran. Dimana poin-poin itu berbeda dari qanun Pilkada Aceh dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

Dia menilai poin-poin itu akan menjadi polemik dalam pelaksanaan pilkada Aceh 2017 mendatang. Konflik regulasi seperti yang pernah terjadi pada pilkada 2012 lalu bisa saja terulang.

Dia mencontohkan, syarat mundur anggota DPRA dan DPRK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, sementara dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tidak ada, karena qanun itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otomatis ini akan menjadi polemik.

"Kemudian calon independen, menurut amatan saya yang membuka ruang adanya calon independen di Aceh, melalui argumen-argumen tertentu. Calon independen bukan dari partai politik, tapi dibuka untuk non partai, namun saat ini dimanfaatkan oleh calon dari partai politik," katanya.

Lalu soal verifikasi calon, menurutnya dalam draf revisi qanun pilkada itu disebutkan verifikasi dilakukan dalam untuk pasangan calon, bukan calon gubernur saja. Sehingga dalam pengumpulan dukungan harus jelas calon dan wakilnya.

"Jika itu disahkan, artinya semua calon  independen saat ini kemungkinan tidak bisa maju karena sampai sekarang mereka belum memilki calon wakilnya," katanya.

Hal yang juga berpontensi menjadi polemik dalam pilkada mendatang adalah anggaran dan penyelenggara yang hingga saat ini masih belum jelas, di mana ada beberapa penyenggara masih bermasalah.

Komentar

Loading...