Unduh Aplikasi

Redam Konflik Pengelolaan Hutan, Pemerintah Aceh Persiapkan Pergub Tenurial

Redam Konflik Pengelolaan Hutan, Pemerintah Aceh Persiapkan Pergub Tenurial
Konsultasi publik Pergub Aceh tentang penanganan konflik tenurial di hutan Aceh. Foto: Wen Genali

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh tengah merancang Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan. Aturan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pemanfaatan hutan Aceh dengan lebih bermartabat.

Dalam sejumlah literatur, tenurial diartikan sebagai kepemilikan. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat di sekitar hutan dapat mengelola atas sebidang tanah di hutan dengan sejumlah aturan mengikat.

“Syarat utama penggunaan lahan itu adalah, pengguna lahan hutan harus mengakui bahwa tanah yang mereka garap adalah hutan milik negara. Jadi tidak ada kepemilikan perorangan atau kelompok di dalamnya,” kata Kepala Tahura Pocut Meurah Intan, M Daud, yang juga ditunjuk sebagai ketua tim penyusunan peraturan gubernur tersebut, Rabu (30/11).

Ketentuan lain dari penyelesaian tenurial ini adalah dengan meminta kepastian dari pengguna lahan hutan yang telah dirambah untuk menjaga kelestarian hutan dan tidak memperluas areal yang sebelumnya mereka garap. Jadi, kata dia, kelompok atau perorangan tidak dapat merusak hutan dan mengajukan penyelesaian konflik tenurial ini.

Menurut Daud, potensi konflik tenurial di kawasan hutan Aceh sangat tinggi. Dengan peraturan ini, dia berharap gesekan antara negara dan masyarakat yang menggunakan jasa hutan dapat diredam. Dan yang terpenting, kata dia, aturan ini dapat mencegah kerusakan hutan lebih luas.

Saat ini, luas tutupan hutan Aceh terus terancam oleh perambah hutan, pembukaan kebun dan kegiatan lain di hutan. Sayang, Daud mengaku belum mengantongi jumlah kerusakan hutan Aceh di setiap KPH.

Menurut dia, langkah yang akan dilakukan selanjutnya, setelah pergub ini diteken adalah dengan mengidentifikasi permasalahan tenurial.

Meski tengah disusun, penanganan konflik tenurial ini telah dilaksanakan, Duad mencontohkan langkah yang diambilnya dalam penyelesaian sengketa di Tahura Pocut Meurah Intan. Hal sama juga dilakukan KPH di Lokop, Aceh Timur.

Pergub ini mulai disusun sejak Mei lalu direncanakan selesai Desember tahun ini. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga mengesahkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Tim penyusun peraturan ini terdiri dari Dinas Kehutanan, Bappeda Aceh, Task Force Aceh, Flora Fauna Internasional, akademisi dan KPH.

Komentar

Loading...