Unduh Aplikasi

Realisasi PAD dari IMB Rendah, Dewan Pijay Berang

Realisasi PAD dari IMB Rendah, Dewan Pijay Berang
Ilustrasi. Foto: Net

PIDIE JAYA - Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membuat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya berang.

Dari target retribusi sebesar Rp 225 juta, PAD dari segi IMB itu hanya tercapai Rp 43.9 juta. Padahal pembangunan pertokoan di Pidie Jaya pada tahun 2020 cukup banyak.

Dinas Pekerjaan Umum dituding melempar tanggung jawab terhadap dinas lain terkait rendahnya PAD dari IMB. Tudingan tersebut lahir dalam rapat perhitungan APBK 2019 antara Banggar DPRK Pidie Jaya bersama TAPK Pemkab setempat, Selasa (1/9).

Dalam rapat tersebut, Kadis PU Pidie Jaya, Rizal Fikar menyebutkan, realisasi PAD yang rendah dari IMB karena yang mengutip retribusi adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) setempat.

“Dinas PU hanya mengeluarkan advice planing. Retribusi bukan PU yang mengutip, tapi masyarakat membayar ke DPMTSP, bukti setoran ada sama kami. Realisasi PAD yang ditargetkan hanya tercapai RP 43 juta lebih,” kata Rizal Fikar.

Rizal Fikar juga meminta aturan pengutipan retribusi PAD IMB harus diperjelas aturannya.

“Ini harus diperjelas (siapa yang berwenang memungut PAD IMB),” pintanya.

Mendengar keterangan Kadis PU itu, Wakil Ketua DPRK setempat, Hasan Basri menegaskan, dalam peraturan daerah telah diatur bahwa tanggungjawab pemungutan retribusi PAD sektor IMB itu adalah kewenangan Dinas PU.

" Apakah tidak ada koordinasi antara Dinas PU dengan DPMTSP masalah retribusi IMB ini. Qanun sudah jelas, yang bertanggung jawab atas PAD IMB adalah PU, jadi jangan saling lempar tanggung jawab," tegas politis Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Anggota dewan lainnya juga tampak berang dengan penjelasan Kadis PU Pidie Jaya, Saifullah atau yang akrab disapa Pang Kosrad mempertanyakan sejauh mana keseriusan Dinas PU dalam mengejar PAD dan menertibkan bangunan-bangunan supaya sesuai dengan RT RW Pidie Jaya.

Menurut anggota Banggar dari Partai Aceh itu, miris jika melihat capaian PAD IMB dibandingkan dengan pembangunan yang menjamur.

“Pemerintah harus mencari solusi masalah IMB ini. Supaya masyarakat tidak seenaknya saja membangun bangunan tanpa izin,” pinta Pang Kosrad.

Komentar

Loading...