Unduh Aplikasi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Aceh Capai Rp 4,86 Triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Aceh Capai Rp 4,86 Triliun
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi. Foto: AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Kinerja penyerapan belanja pemerintah semakin membaik. Hal ini dilihat dari realisasi belanja pemerintah pusat di Aceh sampai akhir Mei 2021 mencapai Rp 4,87 triliun dari total pagu Rp14,24 triliun.

"Realisasi APBN di Aceh lebih tinggi dari tahun 2019 dan 2020 pada periode yang sama. Akhir Mei realisasi telah mencapai 34,21 persen. Ini akan terus meningkat," kata kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, Selasa (15/6).

Syafriadi juga menyampaikan persentase realisasi belanja pegawai juga terjadi peningkatan capai 2,6 triliun lebih atau sebesar 37,86 persen dari pagu Rp 6,9 triliun lebih.

"Tren realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan karena adanya pembayaran THR," ujarnya.

Sementara realisasi belanja modal di Aceh mencapai 31,61 persen dari rata-rata nasional 25,06 persen. Sedangkan dana belanja Bansos melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Aceh mencapai 45,87 persen lebih besar dari rata rata nasional 44,95 persen.

Realisasi dana Otsus Aceh sebesar 30 persen, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) di Aceh mencapai 50,99 persen lebih besar dari target nasional.

"Realisasi transfer ke daerah akhir Mei tahun ini sebesar Rp11,96 triliun atau 34,73 persen dari alokasi 34,43 persen, realisasi dana desa di Aceh 33,55 persen lebih besar dari rata rata nasional 31,02 persen," ujarnya.

Realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai 11 Juni 2021, kata Syafriadi terjadi peningkatan, untuk kluster perlindungan sosial telah tersalurkan Rp1,56 triliun.

Di kluster program prioritas yakni program padat karya tercatat realisasi Rp789 miliar lebih dengan menyerap tenaga kerja 18.982 orang.

"Untuk bantuan produktif usaha mikro sebesar Rp 97,11 miliar bagi 80.928 pelaku usaha UMKM. Kredit Usaha Mikro (KUR) penyalurannya sebesar Rp821 miliar untuk 23 debitur," jelasnya.

Untuk mendorong percepatan perekonomian di Aceh, pihaknya terus mendorong agar satuan kerja maupun pemerintahan daerah dapat mempercepat realisasi belanja dan melakukan kegiatan dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik

"Dengan realisasi belanja yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19," imbuhnya.

Komentar

Loading...