Unduh Aplikasi

Rayap Kota Mengepung Desa

Rayap Kota Mengepung Desa
Ilustrasi:

APA yang kurang di Aceh Tenggara untuk melaksanakan kegiatan sekelas bimbingan teknis. Daerah ini memiliki sebuah universitas yang tidak hanya mampu menggelar sebuah pelatihan. Daerah ini juga memiliki asrama-asrama yang bisa digunakan menampung peserta latihan dalam kapasitas yang besar.

Hal yang sama juga dimiliki daerah lain di Aceh. Bahkan semua daerah di Aceh memiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bisa menyuplai tenaga pelatih bagi kepala desa dan aparatur desa lain untuk mengelola keuangan desa agar lebih tertata. Namun karena ini adalah perintah Pemerintah Pusat, maka hampir tak ada celah bagi daerah untuk berkilah. Sejak awal, Kementerian Dalam Negeri mengunci program bimbingan teknis ini agar bisa mereka kelola. 

Adalah surat Menteri Dalam Negeri bernomor 140/8120/SJ tentang Prioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa yang mensyaratkan pelaksanaan bimbingan teknis harus dilakukan oleh lembaga yang direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Di luar itu: ilegal.

Aturan pun disusun untuk menguatkan cengkeraman Kementerian itu di desa-desa dengan membuat surat edaran kepada bupati atau wali kota agar mengakomodir lembaga yang ditunjuk untuk menggelar bimbingan teknis. Karena mereka memiliki kuasa, maka dinas terkait di daerah wajib hukumnya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab untuk menentukan materi dan narasumber dalam bimbingan teknis ini. 

Tersebutlah nama Pusat Study Pengembangan Eksekutif dan Legislatif Indonesia (Puskulatif). Lembaga ini mendapatkan rekomendasi kementerian untuk menggelar pelatihan yang di Aceh Tenggara. Puskulatif menetapkan biaya setiap peserta Rp 4,5 juta. Sebagai balasan, peserta akan mendapatkan akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam, konsumsi, modul, seragam, tas dan sertifikat serta narasumber yang kompeten. 

Angka ini memang relatif murah. Setiap desa di Aceh Tenggara yang mengikuti kegiatan itu dibebankan anggaran mencapai Rp 23 juta yang bersumber dari dana desa. Biaya tersebut untuk empat orang peserta setiap desa. Acara pun digelar di sebuah hotel di tengah Kota Medan, Sumatera Utara. 

Jika hanya menghitung dari uang yang dikeluarkan satu desa, tentu saja jumlahnya tidak seberapa. Namun jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada di Aceh Tenggara, bahkan di seluruh Aceh, tentu saja model bimbingan teknis ini menawarkan keuntungan fantastis. Dan uang ini tidak perlu diaudit, sama seperti belanja bahan habis pakai. 

Namun secara etika, pemerintah pusat, kementerian apapun, tak usah melakukan hal seperti ini. Ini sama seperti rayap yang memakan bangunan tempat dia tinggal. Saat Kementerian Dalam Negeri berkoar-koar agar aparatur desa taat aturan, malah mereka mengajarkan aparatur desa untuk menggunakan dana dengan cara yang tak elok. 

Seharusnya kementerian memastikan bahwa tak ada mobilitas besar-besaran masyarakat di satu daerah ke daerah yang masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19. Karena sulit memastikan para peserta akan patuh dan tidak keluar dari penginapan dan berkeliaran di Medan.

Dengan mempertimbangkan banyak mudarat, seharusnya pemerintah pusat menyerahkan urusan pelatihan ini kepada daerah. Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa cukup mengeluarkan “kurikulum” ke daerah-daerah sehingga dapat diterapkan sendiri tanpa harus menguras anggaran. Toh yang terpenting dari pelatihan ini adalah output. Soal ini, yakinlah orang-orang di daerah tak sebodoh yang dibayangkan pemerintah pusat.

Komentar

Loading...