Unduh Aplikasi

Rawan Data Ganda, Dewan Desak Pemkab Aceh Selatan Verifikasi Penerima Bantuan Covid-19

Rawan Data Ganda, Dewan Desak Pemkab Aceh Selatan Verifikasi Penerima Bantuan Covid-19
DPRK Aceh Selatan. Foto: Net

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Muntasir mendesak pemerintah Aceh Selatan untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan dalam masa penanganan virus corona (Covid-19). Pasalnya, banyak penerima ganda.

"Kita minta Pemkab Aceh Selatan melakukan verifikasi data dan pengawasan terhadap penerima bantuan Covid-19 itu. Saya lihat ada yang menerima semua jenis bantuan," kata Muntasir kepada AJNN, Jumat (29/5).

Desakan verifikasi ini disampaikan Muntasir pasca adanya penyegelan kantor Keuchik Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat oleh masyarakat setempat, dimana salah satu pemicunya permasalahan data ganda penerima sembako.

Sesuai ketentuan pemerintah, kata Muntasir, bantuan berbeda tidak boleh diberikan kepada orang sama. Artinya, satu penerima hanya boleh mendapatkan satu jenis bantuan saja.

Muntasir memberikan contoh, jika seseorang sudah mendapatkan bantuan sembako, maka tidak boleh lagi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), begitu juga bantuan sosial lainnya. Pada intinya tidak boleh dobel.

"Karena itu penting dilakukan verifikasi dan pengawasan oleh Pemkab agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu tepat sasaran," ujarnya.

Salah satu temuan Muntasir, selain banyak penerima ganda, juga ada masalah lain, yaitu penerima bantuan dobel, tetapi yang bersangkutan hanya mendapatkan satu paket saja.

"Yang jadi pertanyaannya, dialihkan kemana bantuan ganda tersebut. Sebenarnya, kalau untuk pengalihan bantuan untuk orang harus dilampirkan berita acara, bahkan aparatur desa juga mendapatkan bantuan," ucapnya.

Baca: Dinilai Tak Transparan, Kantor Keuchik Kuta Trieng Aceh Selatan Disegel Warga

Karena permasalahan, Muntasir juga mendesak kepada seluruh keuchik di Kabupaten Aceh Selatan harus transparan dalam hal proses pemberian bansos, baik sembako maupun BLT APBN.

"Keuchik juga harus menempelkan dipapan pengumuman, supaya tidak ada penerima yang ganda yang menjadi polemik di masyarakat saat ini," tutur Muntasir.

Khawatir terjadi permasalahan sama di desa-desa yang lain di Aceh Selatan, Muntasir berharap Pemkab Aceh Selatan segera melakukan verifikasi, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, Muntasir juga meminta kepada aparat kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan terhadap dana bantuan Covid-19. Karena dirinya menduga proses itu rawan adanya pemalsuan tandatangan.

"Saya minta pihak Polres untuk mengawasi penyaluran dana bantuan tersebut," harap politikus Nasdem itu.

Sebelumnya, Kantor Keuchik Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan disegel masyarakat setempat menggunakan kayu, Kamis kemarin, 28 Mei 2020.

Penyegelan itu dilakukan karena warga menilai proses pemberian atau penyaluran bantuan dalam masa pandemi Covid-19 ini kurang transparan.

HUT Pijay

Komentar

Loading...