Unduh Aplikasi

Ratusan Warga Meuria Paloh Demo Perusahaan PLTMG Arun 2

Ratusan Warga Meuria Paloh Demo Perusahaan PLTMG Arun 2
Aksi unjuk rasa warga Gampong Meuria Paloh. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE – Ratusan warga Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe berunjuk rasa di depan Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun 2, Selasa (13/10).

Aksi tersebut dilakukan karena warga merasa resah dengan dengan getaran dan suara bising yang ditimbulkan perusahaan tersebut.

Tuha Peut Gampong Meuria Paloh, yang juga coordinator aksi, Muhammad mengatakan, terdapat dua dusun yang menjadi korban saat pabrik tersebut beroperasi pukul 18.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB, yakni Dusun C Delima dan Dusun D Keude Baroh.

“Di dua dusun ini terdapat, 46 kepala keluarga di Dusun Kuede Baroh dan 78 KK di dusun C Delima,” kata Muhammad.

Sambung Muhammad, peristiwa tersebut mulai terjadi sejak Mei 2020 lalu, dimana sudah lima bulan menimbulkan ketidaknyamanan akibat getaran dan kebisingan yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut saat beroperasi.

Sebagian warga malah mengungsi keluar, ketika tidak sanggup menghadapi kondisi tersebut. Bahkan, banyak warga yang sakit akibat radiasi yang ditimbulkan, yakni warga lanjut usia, anak bayi dan juga ibu hamil.

Muhammad menambahkan, warga Gampong Meuria Paloh memohon penghentian sementara pengoperasian pabrik PLTMG Arun II, karena kondisi kebisingan pabrik sangat mengganggu masyarakat lingkungan desa setempat.

“Kebisingan itu menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu kesehatan dan mengancam generasi masa depan,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Daerah dan Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasi perusahaan PLTMG Arun II, karena dianggap gagal dalam pelaksanaan AMDAL.

“Kami juga menuntut perusahaan PLTMG Arun II untuk memberikan ganti rugi terhadap rumah warga yang retak dan rusak setelah dilakukan investigasi,” tuturnya.

PLTMG Arun II didesak untuk meberikan kompensasi sosial masa panic akibat kebisingan fisik serta merehap gangguan fisik sosial masyarakat. Perusahaan juga diminta agar melakukan pembebasan perumahan warga agar menempati perkampungan baru untuk mendapatkan kenyamanan hidup.

“Kami juga mengharapkan bantuan penuh dari Walhi serta NGO HAM untuk mengawasi serta memediasi  masyarakat dalam menyelesaikan  perkara kebisingan pabrik yang berlangsung.

Komentar

Loading...