Rapublik Para Penjilat

Rapublik Para Penjilat
Ilustrasi: kindpng

AMNESTI untuk Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, yang divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memunculkan lagi perdebatan tentang pencemaran nama baik. Kalangan sipil mendesak pasal karet pencemaran nama baik ini dihapus. 

UU ITE memang membuka celah teramat besar untuk membungkam pihak lain yang mengkritik. Apalagi saat ini, kritik itu lebih mudah tersebar lewat media sosial atau pesan jejaring whatsapp yang dapat diakses siapa saja yang menggunakan telepon genggam. 

Bahkan pasal-pasal karet pencemaran nama baik ini menjadi alat bagi kekuasaan untuk membungkam lawan politik. Bahkan fakta, atau hasil riset, yang diungkapkan dan menjerat seorang pejabat publik, malah dianggap sebagai pencemaran nama baik. 

Salah satunya adalah proses hukum yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka dilaporkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baik si menteri. 

Padahal, Haris dan Fatia hanya menyampaikan hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini juga dilakukan secara ilmiah, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun membungkam lebih mudah ketimbang berdialog. Luhut mengancam keduanya untuk membayar uang Rp 100 miliar. Polisi memilih menerima laporan Luhut ketimbang meminta Luhut untuk menjelaskan secara gamblang bukti-bukti yang menunjukkan dia tidak terlibat, seperti yang ditunjukkan hasil riset tersebut. 

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini