Unduh Aplikasi

Rapor Merah Provinsi Hijau

Rapor Merah Provinsi Hijau
ilustrasi: alibaba

PREDIKSI Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh tentang jumlah kasus covid-19 di Aceh terbukti. Kamis lalu, Safrizal, Ketua IDI Aceh, Safrizal Rahman, memperkirakan jumlah warga yang tertular covid-19 mencapai 1.000 orang.

Dengan tambahan 168 kasus, angka penderita covid-19 di Aceh mencapai 1.043 kasus. Banyak kalangan medis memperkirakan jumlah ini akan lebih tinggi jika pemeriksaan dilaksanakan lebih intensif lagi.

Di satu sisi, hal ini menunjukkan ada kesalahan cara mencegah penyebaran. Aceh yang dieluk-elukkan sebagai provinsi berzona hijau, hanya dalam hitungan bulan, berubah menjadi merah. Pada 12 Juli 2020, terjadi lonjakan signifikan. Dan kemarin, rekor itu pecah setelah Aceh mendapat tambahan 168 kasus.

Seandainya pencegahan dan penanganan covid-19 di Aceh dilakukan dengan pendekatan terstruktur, sistematis dan masif, mungkin kurva lonjakan kasus bisa ditekan. Apalagi, pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, baru saja menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo karena dianggap dapat mengendalikan penyebaran covid-19.

Namun status hijau membuat terlena. Di perbatasan, hampir tak ada pemeriksaan serius untuk mencegah orang-orang tanpa gejala masuk ke Aceh. Tak ada pemeriksaan massal. Gugus tugas pun bekerja lamban dan gagap.

Seharusnya rapor merah ini mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan screening massal di klaster-klaster covid-19 yang baru terungkap. Sehingga Pemerintah Aceh mendapatkan gambaran untuk mencegah penyebaran menjadi lebih tak terkendali.

Namun, sekali lagi, kegagapan ini terlihat dari tindakan Pemerintah Aceh yang memilih mengirimkan sampel ke Jakarta ketimbang menggunakan unit yang ada di Aceh saat laboratorium milik Litbangkes tutup akibat petugas tertular covid-19.

Kelambanan ini harus segera dicarikan jalan keluar. Pemerintah Aceh harus belajar mendengar masukan sehingga peran mencegah penularan ini tak perlu dipikul sendirian. Terbukti, dengan sumber daya yang ada, Pemerintah Aceh kelimpungan.

Pemerintah Aceh harus melibatkan lebih banyak pihak. Termasuk, salah satunya, dengan membentuk tim ahli pencegahan dan penanganan covid-19. Atau kampanye tentang “covid-19 itu nyata” hanya akan menjadi program sia-sia karena tak ada tindakan nyata dan efektif mengadang penyebaran corona.

Komentar

Loading...