Unduh Aplikasi

Rapor Merah dari KPK Coreng Subulussalam

Rapor Merah dari KPK Coreng Subulussalam
Mantan Wali Kota Subulussalam Merah Sakti. Foto: Portalsatu.

Penulis: H. Merah Sakti, SH

Untuk melahirkan kota Subulussalam bukanlah persoalan yang mudah, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur Aceh saat itu Abdullah Puteh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA), Teungku Muhammad Yus disertai doa dan dukungan seluruh masyarakat Subulussalam

Dulu, pada saat berjuang, panitia pemekaran tidak jarang dicaci dan dihina seakan-akan hanya menghabiskan banyak dana, bahkan banyak yang pesimis serta tidak yakin perjuangan tersebut akan berhasil.

Alhamdulillah pada 2 Januari 2007 lahirlah kota Subulussalam dengan undang-undang nomor 8/2007 bersamaan dengan kabupaten Pidie Jaya. Kemudian ditunjuk pejabat Walikota , H Asmauddin, yang sebelumnya merupakan ketua panitia pemekaran, lalu dilanjutkan oleh Martin Desky. 

Selanjutnya pada tahun 2008 digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sukses mendapatkan Bupati Defenitif dan H Merah Sakti berpasangan dengan H Affan Alfian Bintang.

Kemudian pada periode kedua tahun 2013 H Merah Sakti kembali terpilih berpasangan dengan  Salmaza. Selanjutnya untuk periode 2019 terpilih Pasangan H Affan Alfian berpasangan dengan Salmaza sebagai Wali Kota.

Wali Kota dan Wakilnya sekarang pernah menjadi wakil Wali Kota di masa kepemimpinan Merah Sakti selama lima tahun. Mereka tentu faham dan mengerti bagaimana menata manajemen pemerintahan.

Seharusnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini, tinggal melanjutkan saja. Kemudian apa yang tidak tepat dan tidak benar dibenahi dalam hal penataan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebenarnya sangatlah mudah, tinggal diberdayakan Wakil Wali Kota, Salmaza karena dia adalah seorang pamong tulen.

Saya tahu pasti dia, karena yang bersangkutan adalah alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Lampineung, Banda Aceh. Tapi mungkin tidak diberi kepercayaan oleh Wali Kota.

Konon lagi info yang berkembang Wali Kota lebih percaya pada tim suksesnya saja, padahal banyak pejabat di sana alumni STPDN, mantan Sekda yang paham dan mengerti tentang ASN.

Tapi apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur. Hampir dua tahun mereka memimpin sebuah kado yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kota Subulussalam yaitu "Rapor merah"untuk manajemen ASN 

Sungguh hal ini sangat disayangkan dan menyakitkan. Dimana sebuah lembaga independen seperti KPK memberi predikat tersebut. KPK tentu saja tidak bisa diintervensi oleh siapapun. KPK juga tidak punya kepentingan apapun dengan Kota Subulussalam.

Dengan peristiwa ini, kondisi pemerintahan, ASN di Subulussalam sudah darurat. Untuk membenahi ini kita minta kepada bapak Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendatangkan pihak Kemendagri dan Kemenpan RB untuk melakukan evaluasi secara komprehensif.

Selain itu Laporan keuangan tahun 2018 Subulussalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi pada tahun 2019 sudah menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada apa? defisit membesar, kepala sekolah banyak yang tidak punya sertifikat calon kepala sekolah (Cakep), kemudian ada lagi seorang pegawai pusat pindah ke daerah tidak pernah duduk dalam jabatan struktural sudah diangkat menjadi Plt di Dinas Pendidikan lebih dari setahun.

Di samping itu saya meminta kepada DPRK Subulussalam untuk bersikap, jangan hanya diam takut bicara. DPRK merupakan lembaga kontrol, jangan giliran seorang PNS tidak dapat jabatan lalu demo untuk itu segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRK. Sekarang rapor merah kenapa tidak ada RDP.

Jangan korbankan harkat dan martabat kota Subulussalam. Kita bangun Subulussalam untuk kemajuan untuk kesejahteraan bersama di berbagai sektor.

Demikian juga lembaga-lembaga hukum Kejaksaan dan kepolisian tentu kami sebagai masyarakat berharap banyak kepada dua institusi untuk bersikap dan bertindak dalam menelusuri apa yang terjadi terhadap ASN ini

Masih teringat bagaimana susah payahnya kita berjuang bersama menghadirkan Kejaksaan Negeri, Kodim Polres, dan Mahkamah Syariah.  Seharusnya pemerintah segera menghadirkan Pengadilan Negeri definitif, Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan berbagai fasilitas lainnya tentu dengan harapan memberi hal-hal yang positif untuk negeri Sada Kata.

Sungguh sangat memalukan 14 tahun usia kota Subulussalam, tapi dapat rapor merah KPK. Bahkan menurut informasi, proses lelang jabatan gagal, diduga uang ratusan juta tidak tahu kemana digunakan. KPK sudah beri rapor merah, apa mungkin laporan keuangan 2020 akan mendapatkan WTP? jika WTP maka perlu dipertanyakan rapor merah untuk manajemen ASN, yang tentu merah juga hasil kerjanya. Atau jangan-jangan penggunaan atau pengelolaan anggaran juga bermasalah bisa saja dalam hal penggunaan anggaran untuk Bansos juga bermasalah dan lainnya.

Dengan peristiwa ini, nama baik kota Subulussalam tercoreng  Subulussalam lahir dari kabupaten Aceh Singkil. Aceh Selatan melahirkan Aceh Singkil dan Aceh Barat Daya. Alhamdulillah Subulussalam mampu mendahului 3 daerah tersebut untuk mendapatkan WTP dari BPK RI.

Sebuah daerah berhasil maju dan berkembang maka pemimpinnya harus mempunyai rasa memiliki sikap seperti kata pepatah "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung" hormati dan hargai para tokoh ulama serta kearifan lokal di negeri tercinta. 

Bagi saya pribadi, besar hikmah rapor merah dari KPK yang didapat oleh kota Subulussalam, karena terkuak sudah siapa yang salah dan siapa yang bobrok. Selama ini ada persoalan dimana saya dituduh. Sekarang sudah terang benderang di masyarakat tahu.

Penulis adalah mantan Wali Kota Subulussalam

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...