Unduh Aplikasi

Rapor Merah BPK atas Kinerja BPKS

Rapor Merah BPK atas Kinerja BPKS
Logo BPKS. Foto: Net

BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, memberi beberapa rekomendasi terkait kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Rekomendasi itu diberikan terkait efektivitas kinerja pengelolaan Kawasan Sabang tahun 2015 sampai dengan semester I 2019.

Berikut ini merupakan hasil temuan BPK atas kinerja BPKS. Diantaranya temuan pemeriksaan atas pelaksanaan program pengembangan Kawasan Sabang yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

BPK merekomendasikan agar, Deputi Umum dan Kepala Biro Perencanaan untuk melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada reviu master plan dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait pada saat penyusunan reviu master plan dilakukan.

Lalu, BPK juga memerintahkan Deputi Umum dan Kepala Biro Perencanaan untuk melakukan sosialisasi terkait konsep pengembangan Kawasan Sabang kepada unit kerja di lingkungan BPKS dan entitas terkait lainnya.

Setelah itu, BPK juga memberikan catatan agar BPKS menetapkan secara jelas unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada Kawasan Sabang.

BPK juga memerintahkan Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang menyusun SOP terkait pelaksanan pengembangan Kawasan Sabang untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKS.

Kemudian, terkait dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) belum berfungsi secara maksimal dalam mendukung pengelolaan Kawasan Sabang. BPK juga merekomendasikan BPKS, untuk segera mengusulkan tarif pemanfaatan aset secara lengkap kepada Kementerian Keuangan.

Bahkan BPK, meminta BPKS untuk segera menetapkan unit kerja yang memiliki tupoksi pemeliharaan dan pengelolaan atas seluruh aset yang telah dibangun oleh BPKS serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait aset eks Pelindo.

Deputi Komersil dan Investasi BPKS juga diperintahkan agar membuat perencanaan optimalisasi potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kawasan Sabang.

Kepada Direktur Pemanfaatan Aset juga diperintahkan menyusun dan mengusulkan penetapan SOP pelayanan tarif atas aset BPKS, SOP perencanaan dan pemanfaatan aset termasuk bagaimana cut off memanfaatkan aset ketika selesai dibangun untuk difungsikan sebagai aset yang dikomersilkan dan SOP perjanjian kerjasama pemanfaatan aset untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Kepala BPKS.

Sementara itu, BPK juga memerintahkan Direktur Promosi dan Kerjasama BPKS melakukan pemantaun atas hasil kegiatan promosi yang selama ini dilaksanakan. Lalu, Kepala Biro Keuangan juga diperintahkan menyusun SOP pengelolam kas dan perencanaan pemanfaatan idle cash yang terdapat dalan rekening operasional BLU untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKS.

Selanjutnya, terkait dengan temuan pemeriksaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BPKS atas pengelolaan Kawasan Sabnag yang belum sepenuhnya memadai.

BPK merekomendasikan Kepala BPKS agar segera menyusun dan menetapkan SOP monitoring dan evaluasi serta menunjuk unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi secara menyeluruh atas pengelolaan Kawasan Sabang.

Temuan BPK atas kinerja BPKS ini adalah catatan merah bagi BPKS terutama ditujukan kepada Deputi Umum, Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang, Deputi Komersil dan Investasi, Serta Kepala Biro Perencanaan.

Atas hal ini Askhalani Koordinator GeRAK Aceh meminta Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) bersama Dewan Pengwas BPKS untuk berani mengambil langkah-langkah berupa sanksi pemberhentian bagi pejabat BPKS yang tidak kompeten, guna memperbaiki citra dan kinerja BPKS.

“Sudah saatnya DKS dan Dewas BPKS mengambil langkah tegas dengan melakukan pemberhentian bagi pejabat BPKS yang tidak kompeten agar citra dan kinerja BPKS lebih baik,” ujar Koordinator Gerak Aceh ini.

Aktivis antikorupsi ini juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, selaku Ketua DKS untuk hati-hati dalam menetapkan Kepala BPKS definitif.

“Saya juga meminta Plt Gubernur Aceh selaku Ketua DKS agar sangat hati-hati menetapkan Kepala BPKS, dimana yng terpilih betul-betul orang yang cakap dan kompeten dalam memajukan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, tidak seperti yang selama ini. Kinerjanya buruk,” pungkas Askhalani.

Komentar

Loading...