Unduh Aplikasi

RAPBK 2021 Tak Kunjung Dibahas, KNPI Pidie Pertanyakan Kinerja Bupati

RAPBK 2021 Tak Kunjung Dibahas, KNPI Pidie Pertanyakan Kinerja Bupati
Ketua DPD KNPI Pidie Teuku Syahwal

PIDIE - Keterlambatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Pidie tahun anggaran 2021 mendapat kritikan dari elemen pemuda Pidie. 

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pidie Teuku Syahwal kepada AJNN, Rabu (6/1) mengatakan, molornya pembahasan R-APBK Pidie akan sangat merugikan masyarakat Pidie.

"Sebagai elemen Pemuda Pidie, kami mempertanyakan kinerja bupati berserta seluruh Jajaran SKPK yang katanya tidak mampu mengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sehingga membuat dokumen anggaran rakyat Pidie tersebut belum juga diserahkan dan dibahas dengan legislatif. Bukankah dokumen KUA-PPAS APBK Pidie 2021 sudah disepakati bersama lebih dari sebulan yang lalu dengan total anggaran mencapai Rp 2,09 triliun," ujarnya. 

Syahwal menuturkan, kalau kondisi molornya pembahasan R-APBK terus berlarut tanpa ada kepastian justru menunjukkan bahwa Bupati Pidie beserta jajaran TAPK maupun seluruh SKPK tidak becus dalam bekerja. 

"Padahal setiap tahun hampir satu triliun uang dari APBK tersedot untuk kebutuhan gaji pegawai di Pidie. Jadi tidak ada alasan kalau Pemerintah Pidie tidak memiliki SDM yang memadai," katanya. 

Demikian juga dengan DPRK kata dia, harus segera memanggil TAPK untuk segera dilakukan penyerahan dokumen serta menyegerakan pembahasan. Gubernur Aceh juga sudah menyurati hal yang sama terkait molornya APBK Pidie tersebut. Jadi jangan sampai Pidie selalu menjadi bahan tertawaan publik, baik dari segi prestasi maupun kinerja pemerintah daerahnya.

"Kami dari elemen Pemuda Pidie  meminta Bupati ataupun TAPK Pidie untuk serius mengurusi tanggung jawab jalannya roda pemerintahan Pidie dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, belanja pgawai yang menjadi beban dalam APBK Pidie setiap tahunnya sangat besar, jadi tidak menjadi alasan bagi eksekutif yang mengatakan tidak cukup SDM dalam bekerja mengelola SIPD," kata Syahwal.  

Komentar

Loading...