Unduh Aplikasi

Rangkap Jabatan di BPKS Langgar Perpres

Rangkap Jabatan di BPKS Langgar Perpres
Surat keputusan Kepala BPKS terkait susunan personil kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018. Foto:Ist.

BANDA ACEH - Sejumlah personil Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) diduga merangkap jabatan. Mereka juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker BPKP BPBS.

Berdasarkan lampiran II keputusan Kepala BPKS Sabang nomor 68/BPKS/2018 tertanggal 26 September 2018 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala BPKS Sabang tahun anggaran 2018 nomor 39/BPKS/2018 susunan personil Pokja pada unit layanan pengadaan barang dan jasa BPKS tahun anggaran 2018.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil itu ada tujuh nama diangkat sebagai personil pokja. Mereka adalah Reza Fahlevi, Metty, Susanti, Audy Julindra, Mulia Verdinan, Ferryanda, dan Diana.

Kemudian, pada lampiran keputusan pengguna anggaran Satker BPKS nomor 42/BPKS PA/2018, tertanggal 09 Oktober 2018, ditandatangani langsung oleh Sayid Fadhil tentang susunan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) PPK Satker BPKS, nama Mulia Verdinan dan Audy Julindra tertera sebagai PPK Operasional Kantor dan sebagai PPK Pembebasan Lahan.

Surat keputusan pengguna anggaran satuan kerja BPKS tertanggal 9 Oktober 2018.Foto: Ist.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 pasal 17 ayat 7 huruf (a) disebutkan bahwa anggota ULP dilarang duduk sebagai PPK. Pada Perpres 70 Tahun 2012 juga disampaikan bahwa Kepala ULP dan anggota kelompok kerja dilarang duduk sebagai PPK, PP SPM.

Sementara pada Perpres 16 Tahun 2018 pasal 93 dijelaskan bahwa pada saat peraturan presiden ini berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Perpres ini.

Terkait perihal lampiran keputusan ini, Kepala BPKS Sabang Sayid Fadhil saat dikonfirmasi AJNN menolak memberikan komentar. Dia meminta waktu sebelum memberikan jawaban. "Saya cek dulu ya, nanti saya kabari. Saya masih di luar,” kata Sayid kepada AJNN, Senin (15/10).

Komentar

Loading...