Unduh Aplikasi

Rancangan Qanun Pemantik Pemekaran

Rancangan Qanun Pemantik Pemekaran
ilustrasi: PD4Pic

INI adalah saat yang tepat bagi seluruh daerah untuk “berontak”. Rencana Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memusatkan seluruh pengelolaan dana otonomi khusus ke provinsi dan hanya menyisakan sepotong “hak” kecil bagi pemerintah di kabupaten/kota sangat mencederai semangat pemerataan pembangunan yang selama bertahun-tahun diupayakan.

Sentralisasi pengelolaan keuangan di provinsi membuat daerah-daerah di Aceh hanya jadi penonton. Padahal daerah memiliki kemampuan dan mulai mampu mengelola anggaran ini sesuai dengan kebutuhan daerah. Selama ini, 40 persen dana yang dikelola oleh daerah banyak berkontribusi bagi pembangunan. Bandingkan dengan 60 persen sisanya yang lebih banyak menjadi silpa.

Pengelolaan keuangan terpusat ini juga menyebabkan kesenjangan antardaerah di Aceh semakin kentara. Kita pantas khawatir karena usulan dalam Rancangan Qanun Otonomi Khusus yang disodorkan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh ini akan mencuatkan kembali isu pemekaran provinsi; Aceh Leusar Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS), karena pembangunan terpusat ini mendorong ketidakadilan pembangunan dengan kawasan di pesisir timur Aceh.

Sistem yang terpusat juga menjebak dan cenderung korup. Hal ini memaksa pemerintah daerah lebih sering melobi para pejabat di pemerintahan ataupun anggota dewan kalau ingin menikmati kue otonomi khusus. Pemerintah daerah diposisikan sebagai pengemis. Padahal mereka harus diberdayakan untuk membangun Aceh yang luas ini.

Bukan rahasia bila hal-hal seperti ini selalu membuka ruang “tarik ulur”. Pejabat daerah, dengan tangan di bawah, akan mendatangi pejabat atau anggota dewan yang berwenang sembari menawarkan sesuatu yang membuat para pemegang kuasa “berkenan” meneteskan anggaran; tak ada makan siang gratis.

Alih-alih mendorong pelaksanaan yang lebih transparan dan akuntabel, Pemerintah Aceh, di bawah kendali seorang pelaksana gubernur, dan sejumlah anggota dewan di DPR Aceh malah mendorong agar Aceh semakin kerdil. Dan harus dicatat, bahwa kebijakan sepenting ini tidak seharusnya diputuskan oleh seorang pelaksana tugas.

Tentu kita berharap, usulan ini tidak sungguh-sungguh datang dari hati pelaksana tugas gubernur karena ini jelas bertentangan dengan semangat desentralisasi yang konon menjadi salah satu ciri khas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, atasan yang bersangkutan.

Komentar

Loading...