Unduh Aplikasi

Ranah Kelabu Aset Daerah

Ranah Kelabu Aset Daerah
Ilustrasi: getty images.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh mencapai kesepakatan penting untuk menuntaskan permasalahan aset daerah. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menandatangani berita acara pengalihan aset dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Herry Muryanto dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Brigjen Polisi Didik Agung Widjanarko.  

Delapan aset yang ditertibkan itu adalah Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC), tanah dan bangunan Rumah Budaya, tanah Stadion Haji Di Murthala, tanah SD Negeri 47 Banda Aceh, tanah Rumah Dinas Wali Kota Banda Aceh, tanah Pasar Al Mahirah Lamdingin, tanah bangunan Cold Storage Lampulo, dan Pelabuhan Penyeberangan Uleu Lheue.  

Sejak awal, Nova memang bertekad untuk menuntaskan tumpang tindih aset ini. Dengan demikian, aset itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan ketentuan berlaku.  

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda bukan satu-satunya pihak yang mengalami hal ini. Tumpang tindih aset ini juga terjadi di banyak daerah. Salah satunya adalah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. 

Masih banyak aset di antara kedua daerah itu yang belum tuntas kepemilikannya. Hal ini juga dialami daerah-daerah pemekaran lain. Alhasil, aset-aset yang ada menjadi terbengkalai meski potensial digarap dan mendatangkan keuntungan bagi daerah. 

Yang sering kali tidak dimiliki oleh pemerintah daerah adalah kesadaran bahwa aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset barang milik daerah ini membutuhkan keahlian tersendiri. Terutama saat sebuah aset mengalami peningkatan nilai setiap tahun. 

Ada juga oknum pejabat di pemerintah daerah yang sengaja menutup-nutupi keberadaan aset daerah. Pengelolaan aset dilakukan tanpa mengedepankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Banyak aset daerah yang tidak terdata dan rawan berpindah tangan. Hal ini jelas merugikan keuangan daerah. 

Tentu saja publik di Aceh berharap agar Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah di seluruh Aceh membangun sistem yang lebih baik dalam mengelola aset. Termasuk menampilkan detail aset di laman resmi sehingga masyarakat dapat memantau aset tersebut. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...