Unduh Aplikasi

Ramung Institute: Pembentukan Provinsi ALA untuk Kepentingan Masyarakat

Ramung Institute: Pembentukan Provinsi ALA untuk Kepentingan Masyarakat
Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam

ACEH TENGAH - Tudingan negatif bahwa pembentukan provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) mulai muncul. 

Sejumlah pihak menduga ada kepentingan elit politik menjelang pilkada dan proyek multiyears di balik isu pemekaran provinsi. 

Namun diharapkan tudingan tersebut tidak menjadikan perjuangan pemekaran provinsi di Aceh menjadi melemah. 

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga kepada AJNN, Senin (21/9/2020) dalam wawancara khusus dengan AJNN di Takengon. 

Menurut Yoga, tudingan miring bahwa pembentukan Provinsi ALA merupakan isu yang dihembuskan menjelang pilkada adalah hal biasa. Dulu, ketika pemilu di Aceh dilaksanakan juga selalu dikaitkan dengan isu bendera dan kekhususan Aceh. 

"Pembentukan Provinsi ALA juga seperti itu. Namun ini memang ada kepentingan, tapi kepentingan ini untuk masyarakat. Lalu kenapa yang mengerakkan elit, karena elit punya segalanya," ujar Yoga. 

Ia berpendapat bahwa elit politik dan pemerintahan mempunyai logistik, kekuasaan dan massa. Untuk itu, saat ini elit politik yang sedang berkuasa menjadi tumpuan utama.Tapi, kalau tiba-tiba dikaitkan dengan proyek multiyears dan pilkada, dirinya merasa hal tersebut tidak ada hubungannya, sebab perjuangan pembentukan provinsi ALA sudah sangat lama diwacanakan. 

"Kenapa dikaitkan dengan hal itu, karena hal tersebut merupakan persepsi masing-masing orang yang tidak mungkin kita larang," kata Yoga.

Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi kembali digaungkan wacana pembentukan Provinsi ALA. Ini berarti elit politik yang saat ini berkuasa sudah kembali bergerak, namun yang perlu digaris bawahi kalau pembentukan Provinsi ALA merupakan gerakan bersama. 

Untuk itu, ia berharap Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru untuk tidak mengeluarkan pernyataan provokatif, seperti, adanya pengkhianatan di internal panitia pembentukan Provinsi ALA di masa lalu. 

Yoga menyarankan agar pernyataan provokatif seperti itu hanya ditujukan ke luar, bukan ke internal panitia pembentukan Provinsi ALA. 

"Tolonglah, kata - kata seperti itu jangan dikeluarkan lagi, yang paling penting dan perlu adalah membesarkan internalnya dengan menyamakan persepsi bahwa ini adalah gerakan bersama," jelasnya. 

Baca: Bupati Sarkawi: Pembentukan Provinsi ALA Merupakan Keniscayaan

Selain itu, Yoga juga mengapresiasi bahwa para bupati di wilayah ALA sudah mulai melakukan konsolidasi. Tapi hal ini menurutnya harus dengan amunisi dan logistik yang cukup. Untuk itu, para senior jangan meninggalkan para pemuda. 

"Jangan tinggalkan kaum muda, hal ini dikarenakan pengalangan opini massa dan opini publik itu membutuhkan orang-orang muda," ujar Yoga.

Disisi lain, Yoga juga menyarankan agar pimpinan daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Subulussalam itu juga benar - benar diajak rembuk dalam pembentukan Provinsi ALA ini. Dengan diajak berkomunikasi, maka akan menghilangkan kesan dua daerah ini sebagai pelengkap saja. 

Menurutnya dulu, saat awal wacana ini bergulir, Bupati Aceh Singkil saat itu, Almarhum Makmur Saputra, diangkat sebagai Ketua DPR Provinsi ALA, hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah penghargaan yang diberikan kepada mereka. 

"Ini harus dipikirkan oleh para bupati yang sudah bergerak di Komite Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3 ALA) meningkatkan konsilidasi internal," ujar Yoga.

Pembentukan Provinsi ALA juga diharapkan menjadi gerakan masif dan milik bersama, untuk itu gerakan ini harus harus dikondisikan ulang. Pengkondisian itu terutama dalam hal komposisi, dalam gerakan ini, jumlah dan peran anak muda harus diperbanyak. Apalagi kalau panitia pembentukan provinsi harus mengejar syarat administrasi pembentukan provinsi tersebut.

"Saya masih ingat saat kami konsultasi terkait pembentukan Provinsi ALA dulu kepada Komisi 2 DPR RI. Waktu itu pimpinan komisi 2, Ganjar Pranowo mengatakan kalau bisa ALA - ABAS digabungkan dulu menjadi satu. Jadi Aceh mekar jadi dua provinsi, lalu baru nanti ALA mekar menjadi ABAS  dan itu  menjadi hal teknis saja," ungkap Yoga.

Cara tersebut menurut Yoga perlu dilakukan agar upaya pembentukan Provinsi ALA ini menjadi masif dan besar. Sehingga tidak ada alasan lagi soal kurangnya agregat jumlah penduduk.

Dirinya mengatakan kalau cuma empat kabupaten yang bergabung membentuk Provinsi ALA, maka hanya ada 800.000 jiwa penduduk, kalau digabung dan masuk menjadi ALABAS bisa menjadi dua jutaan jiwa juga.

"Ini penting untuk dipikirkan.Tapi saya tetap mengulang kembali bahwa ini merupakan gerakan bersama, jangan dikecilkan. Konsolidasi harus masif," ujar Yoga.

Ia menyampaikan kalau saat ini merupakan momentum tepat untuk pembentukan Povinsi ALA. Apalagi, kran pemekaran wilayah sudah dibuka oleh Pemerintah Pusat, hanya saja belum diumumkan secara gamblang dan masif. 

"Dengan dibukanya kran ini, kita harus mengisi potensi - potensi yang ada. Kita harus bisa memastikan bisa masuk atau tidak, titik fokusnya di situ," pungkas Yoga.

Komentar

Loading...