Unduh Aplikasi

Ramung Institute Minta Sarkawi Evaluasi Jabatan Kadis PUPR Bener Meriah

Ramung Institute Minta Sarkawi Evaluasi Jabatan Kadis PUPR Bener Meriah
Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bener Meriah mendapat sorotan dari Ramung Institute. 

Direktur Ramung Institute Waladan Yoga menjelaskan ini merupakan jabatan terlama kepala dinas yang berstatus Plt (Pelaksana Tugas) sejak adanya Kabupaten Bener Meriah dan tidak bagus bagi organisasi pemerintah juga tidak baik untuk regenerasi putra daerah Kabupaten Bener Meriah untuk jabatan kepala dinas selanjutnya.

"Apa kemudian yang menjadi dasar sehingga kadis PUPR Kabupaten Bener Meriah dibiarkan begitu lama dengan status Plt-nya? Apa dasar pertimbangannya? Kenapa dibiarkan?. Kita paham sekali posisi kunci penempatan seorang Kadis PUPR dengan jabatan yang diembannya dan dengan pengaruh yang ada dijabatannya tersebut, tapi kenapa kemudian harus dengan status Plt. Dan kenapa dibiarkan begitu lama? Bukankah ini sudah melanggar sejumlah aturan yang ada" Tanya Waladan Yoga. 

Menurut Waladan, kalau memang harus orang yang saat ini jadi Plt yang menjabat kepala dinasnya maka harus dengan segera didefinitifkan tapi kalau masih ada calon kadis lain maka sebaiknya cepat dievaluasi dan cepat diganti.

Kata Waladan, bagi sebagian pihak mungkin seseorang menjabat dengan status Plt tidak menjadi persoalan, tapi ada persoalan regulasi yang dilanggar dan ini sangat serius, ada bagian urusan pemerintahan yang tidak berjalan baik jika terus terusan seorang kadis harus dengan status Plt, ada bagian oraganisasi yang tidak jalan, misalnya regenerasi kepemimpinan di PUPR itu sendiri. 

Dikatakan Waladan, Bupati Sarkawi harus menentukan sikap soal status Plt ini, apakah akan terus dipertahankan atau diganti dengan lain tentunya dengan status pendefenitifan, tidak perlu lagi mengisi jabatan dengan status Plt. di Bener Meriah cukup banyak putra daerah yang sudah cukup syarat dan cukup golongan untuk ditetapkan sebagai kepala dinas.

Diketahui Erwin, ST., M.Si dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR tanggal 23 Agustus 2019 dan sejak saat itu langsung ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bener Meriah. 

Dalam ketentuan yang ada jabatan Plt itu tidak boleh melewati 6 bulan masa jabatan, penunjukan pertama hanya berlaku 3 bulan dan jika dirasakan masih dibutuhkan dapat diperpanjang 3 bulan lagi, tidak boleh melewati ketentuan masa itu. 

"Kita duga penempatan yang sangat lama untuk Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bener Meriah melanggar sejumlah aturan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian," katanya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...