Unduh Aplikasi

Ramai-ramai Wakil Rakyat dari Aceh Surati Presiden Tolak Omnibus Law

Ramai-ramai Wakil Rakyat dari Aceh Surati Presiden Tolak Omnibus Law
Foto: Ist

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, menyurati Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan menolak pengesahan Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja.

Hal itu guna menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan oleh aliansi buruh Aceh dan aliansi mahasiswa serta organisasi Cipayung Plus yang terdir dari sejumlah kemahasiswaan.

Sebagai contoh dalam surat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Ketua DPRK Aceh Timur, Muhammar Daud , bahwa mereka sependapat dengan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan sejumlah organisasi tersebut untuk menolak Omnibus law.

Dalam surat itu yang ditandatangani oleh Muhammad Daud dan bernomor 10/101/2020 tersebut, pihaknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pembatalan undang-undang yang dimaksud.

Bukan hanya Kabupaten Aceh Timur, penyataan sikap menolak juga disampaikan oleh wakil rakyat di Lhokseumawe, Aceh Barat Daya, Meulaboh, Aceh Tengah dan sejumlah DPRK yang ada di kabupaten kota lainnya.

Tak sampai disitu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam surat pernyataan sikap yang dikeluarkan pada (9/10) lalu bernomor 160/2183 dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaludin menyebutkan, menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

DPR-RI harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja tidak partisipatif dan eklusif, DPR-RI agar mengindahkan aspek transparasi aspirasi dan partisipasi public terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dan terakhir DPRA meminta, anggota DPR-RI asal Aceh dari fraksi-fraksi partai yang mendukung pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, harus meminta maaf kepada rakyat Aceh.

Komentar

Loading...