Unduh Aplikasi

Mayoritas Dewan Minta Plt Gubernur Ganti Sekda Aceh

Mayoritas Dewan Minta Plt Gubernur Ganti Sekda Aceh
Plt Gubernur Aceh menghadiri rapat paripurna DPRA menjawab pertanyaan atas interpelasi lembaga legislatif Aceh. Foto: AJNN/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Berbagai macam kritikan muncul dalam tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas jawaban interpelasi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sidang paripurna di gedung utama DPRA, Jumat (25/9).

Hal yang paling menonjol disampaikan saat paripurna dilanjutkan Jumat malam, para wakil rakyat ramai meminta Plt Gubernur Aceh untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah. 

Dalam tanggapannya, Ketua Komisi II, Irpannusir Rasman mengatakan, sebanyak 55 anggota DPRA yang menekan interpelasi meminta Plt Gubernur Aceh mengganti Sekda Aceh, Taqwallah.

Irpannusir menyampaikan, saat ini berkembang kalau ada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) tertentu memberikan informasi yang negatif kepada Plt Gubernur, dan persoalan tersebut sudah menjadi rahasia umum. 

"Hari ini, 55 orang yang menandatangani interpelasi ini minta, merekomendasikan bapak agar mengganti Sekda," kata Irpannusir. 

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRA lainnya, Fuadri mengatakan, kalau Sekda Aceh ditempatkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Rumah sakit, ia meyakini akan lebih sukses. 

Tetapi, karena Plt Gubernur memberikan kepercayaan jabatan Sekda kepada Taqwallah atau sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), maka semua ini tidak ketemu. 

"Kurang tepat kalau beliau (Taqwallah) itu diberikan kepercayaan Ketua TAPA ataupun Sekda Aceh. Mungkin ini kekeliruan kita bersama," ujarnya. 

"Saya tidak bermaksud Ketua TAPA diganti, tapi ini fakta, dan ini merusak semuanya," ucap Fuadri. 

Kata Fuadri, pimpinan DPRA berulang kali mengundang Sekda Aceh atau Ketua TAPA guna melakukan pembahasan anggaran bersama Banggar DPRA. Namun tidak pernah dihadiri. Jika Plt Gubernur belum bisa memperbaiki semuanya, ia pesimis dengan roda pemerintahan saat ini. 

"TAPA diminta hadiri undangan DPRA, tapi selalu tidak hadir. Kenapa, kita menyayangkan perilaku seperti ini, dan menurut saya apa yang disampaikan oleh beberapa teman tadi (evaluasi) sangat pantas dan wajar," imbuh politikus PAN itu.

Selain itu, Ketua Fraksi Golkar, Ali Basrah juga meminta hal yang sama kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengevaluasi Sekda Aceh. 

Ali menuturkan, Pemerintah Aceh memberikan mandat kepada TAPA untuk membahas anggaran bersama Banggar DPRA, baik itu terkait APBA 2021, APBA Perubahan 2020, LKPJ 2019, hingga dana refocusing 2020. Tapi hal itu sampai hari ini belum terwujud. 

Ali menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh agar mengevaluasi kinerja TAPA, masukan ini terus disampaikan. Terutama terhadap Ketua TAPA dalam hal ini Sekda Aceh dan Sekretaris TAPA, Kepala BPKA. 

"Jadi mohon betul-betul dievaluasi, dan saya siap dihadapan bapak Plt berdiskusi, hadirkan pak sekda, sekretaris TAPA, hadirkan saya, siapa yang benar dalam berkomunikasi pembahasan anggaran," tutur politisi Golkar Aceh itu.  

Komentar

Loading...