Unduh Aplikasi

Rafly minta pemerintah evaluasi tambang di Aceh

ACEH SELATAN-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rafli Kande meminta pemerintah segera mengevaluasi seluruh pertambangan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, karena keberadaannya dinilai tidak memberi kontribusi serta manfaat yang maksimal bagi daerah dan masyarakat setempat.

“Saya menilai keberadaan perusahaan tambang di Aceh Selatan banyak mudharatnya ketimbang manfaat sebab telah merusak lingkungan dan kawasan hutan, sementara kontribusi untuk daerah dan masyarakat juga tidak begitu maksimal,” kata Senator asal Aceh itu di Tapaktuan, Selasa.

Karena itu, Rafli yang juga anggota Komite II DPD RI yang membidangi pertambangan itu meminta kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan agar segera mengevaluasi kembali perizinan perusahaan tambang tersebut.

Ia menyatakan, langkah evaluasi kembali perizinan perusahaan tambang di Aceh Selatan penting harus diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkab Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh, mengingat bahwa banyak perusahaan tambang yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, namun keberadaan operasionalnya tidak jelas.

“Dari data yang kita dapat, ada sekitar 19 perusahaan tambang baik emas maupun bijih besi yang telah mengantongi IUP eksplorasi di Aceh Selatan. Namun anehnya dari sebanyak itu, hanya ada sekitar dua perusahaan yang sudah jelas melakukan aktivitas operasional, selebihnya jangankan aktivitas operasional di lapangan, keberadaan perusahaan itu saja tidak jelas dan tidak pernah terlihat, sementara wilayah IUP telah diklaim mencapai ribuan hektare,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi itu terjadi akibat pengurusan dan penerbitan izin IUP di Aceh Selatan dilakukan secara diam-diam dan tidak terbuka kepada publik, sehingga masyarakat sangat sulit untuk melakukan langkah pengawasan di lapangan.

“Masyarakat kadang-kadang terkejut, sebab secara tiba-tiba mengetahui bahwa di daerahnya atau di wilayah kebun miliknya di kawasan Gunung Aceh Selatan telah diklaim sebagai WIUP perusahaan tambang tertentu,” ujar mantan vokalis Grup Band Kande yang juga seniman Aceh ini.

Pria kelahiran Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan ini menegaskan, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan polemik tambang di Aceh Selatan tersebut adalah hanya dengan cara evaluasi kembali perizinan yang telah dikeluarkan.

“Bila perlu, terhadap perusahaan yang telah dikeluarkan IUP produksi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan renegosiasi, untuk duduk kembali dengan pihak perusahaan tersebut membicarakan atau memperbaharui kesepakatan (MoU). Agar keberadaan tambang itu dapat memberikan kontribusi maksimal untuk PAD serta tidak merusak lingkungan,” imbuhnya.

Apalagi, sambung Rafli, Gubernur Aceh Zaini Abdullah baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan moratorium (jeda) tambang, sehingga pihaknya menilai bahwa kebijakan tersebut sangat tepat dimanfaatkan oleh Pemkab Aceh Selatan sekarang ini untuk segera melakukan langkah evaluasi keberadaan tambang yang ada di daerah itu.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Rafli berjanji bahwa bersama dengan rekan-rekannya yang duduk di Komite II DPD RI membidangi pertambangan, akan memanggil pihak kementerian terkait di Jakarta seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Kehutanan untuk mempertanyakan terkait keberadaan 19 perusahaan pertambangan di Kabupaten Aceh Selatan.

“Menyikapi persoalan ini, saya bersama rekan-rekan yang duduk di Komite II DPD RI, berjanji bahwa dalam waktu dekat ini segera akan memanggil pihak Kementerian terkait di Jakarta mempertanyakan persoalan itu,” katanya.

ANTARA

Komentar

Loading...