Unduh Aplikasi

Qanun Jinayah Menuai Kritikan

BANDA ACEH - Qanun No. 6/2014 tentang hukum Jinayah yang resmi berlaku di Aceh mulai 23 Oktober 2015, menuai kritikan, salah satunya adalah isi dari pasal dalam Qanun tersebut dinilai diskriminatif, khususnya bagi perempuan, serta masih ada klausul lainnya yang multi-tafsir sehingga dikhawatirkan terjadi masalah saat diimplementasikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Masyarakat sipil Aceh yaitu Solidaritas Perempuan Aceh (SP Aceh), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Aceh, Forum Islam Rahmatn Lil’alain Aceh.

Koordinator KontraS Aceh mengatakan bahwa, banyak kasus pelanggaran syariat Islam yang diproses selama ini merupakan hasil tangkap tangan polisi atau polisi syariah.

“Kekhawatirannya akan terjadi tindakan improsedural dalam proses penegakannya, sehingga hak-hak tersangka dilanggar, dalam penerapan jinayah kedepan harus menghormati hak-hak tersangka sebagaimana diatir dalam Qanun Acara Jinayah,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Saputra, Jumat (23/10).

(Koordinator Forum Islam Rahmatan Lil’alamin, T. Muhammad Jafar Sulaiman menambahkan, bahwa belajar dari proses penegakan hukum syariat selama ini hanya berlaku bagi orang kecil, artinya tajam kebawah (rakyat kecil) dan tumpul ke atas.

"Berbicara penegakan syariat, maka model ini juga tidak Islami dan tidak menunjukan persamaan orang di depan hukum, seharusnya siapapun dia yang melakukan pelanggaran terhadap jinayah maka harus diproses karena dalam prinsip hukum tidak boleh impunitas termasuk kepada aparat pemerintah," ujarnya.

Ketua Solidaritas Perempuan Aceh, Ratna Sari melihat akan ada persoalan yang ditimbulkan dari pasal pemerkosaan dalam Qanun Jinayat yang akan semakin mempersulit perempuan untuk mencari keadilan, dimana korban perkosaan (umumnya dialami perempuan) harus menghadirkan saksi-saksi yang itu seharusnya menjadi tanggung jawab penyidik (negara), selain itu juga dengan qanun ini pelaku dapat bebas hanya dengan bersumpah.

"Produk hukum lokal Aceh yang mengatur hukum pidana syariat islam ini masih terdapat pasal-pasal yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Dalam Qanun Jinayat tidak ada satu pasalpun yang mengakomodir kepentingan kelompok minoritas yaitu kelompok difabel”, jelasnya.

|SP

Komentar

Loading...