Unduh Aplikasi

PWPM Aceh Dukung Plt Gubernur Ambil Alih Pengelolaan Migas Blok B

PWPM Aceh Dukung Plt Gubernur Ambil Alih Pengelolaan Migas Blok B
Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga PWPM Aceh, Danil Akbar Taqwadin

BANDA ACEH - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh mendukung langkah Plt Gubernur Aceh untuk mengambil alih pengelolaan Migas Blok B di Kabupaten Aceh Utara.

Upaya pemerintah tersebut didukung karena melihat tata kelola migas yang tidak adil, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat Aceh yang merupakan salah satu sumber konflik (underlying cause) antara GAM dan RI sejak 1976 hingga 2005.

Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga PWPM Aceh, Danil Akbar Taqwadin mengatakan, paska damai, perbaikan tata kelola usaha migas di Aceh telah diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya Amalam minyak dan gas bumi di Aceh.

"Kedua regulasi tersebut melindungi kepentingan Aceh dalam konteks pengelolaan sumber daya migas yang lebih konkrit, dengan payung hukum yang lebih kuat berbanding Provinsi lainnya," kata Danil dalam keterangannya kepada AJNN, Kamis (17/10).

Danil menyebutkan, berakhirnya masa kontrak Pertamina Hulu Energi dalam pengelolaan Wilayah Kerja Blok B Aceh Utara yang hingga saat ini masih dalam tahap negosiasi perpanjangan Wilayah Kerja (WK).

Dalam negosiasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian ESDM mengenai skema pengelolaan migas bersama, Pemerintah Aceh tetap bertahan dengan penggunaan skema 'Cost and Recovery' dibandingkan memilih skema 'Gross Split' seperti yang ditawarkan oleh Kementerian terkait.

"Artinya, skema Cost and Recovery' memberikan peluang bagi PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk dapat mengelola sendiri blok migas sendiri," ujarnya.

Danil menyebutkan, dkema Cost and Recovery itu sebenarnya merupakan skema yang ditawarkan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi Aceh.

Danil menuturkan, pengelolaan WK migas oleh Pemerintah daerah dengan skema Cost and Recovery bukanlah hal baru. Perusahaan daerah Kabupaten Siak, PT Bumi Siak Pusako bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi merupakan perusahaan daerah yang mengelola sektor hulu dan hilir migas dengan skema Badan Operasi Bersama (BOB).

"Oleh karena itu, PWPM Aceh mengapresiasi dan mendorong upaya Pemerintah Aceh dalam merubah skema pengelolaan sumber daya migas dengan menggunakan skema Cost & Recovery," tutur Danil.

Selain itu, lanjut Danil, Pemuda Muhammadiyah juga mendesak Plt Gubernur Aceh secara langsung dan serius untuk bertemu dengan Menteri atau Wakil Menteri ESDM serta para pihak terkait untuk memastikan skema tersebut dijalankan atas pengelolaan migas di blok B Aceh Utara.

Disisi lain, menurut Danil, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang dihadapi apabila skema Cost and Recovery ini dapat disepakati dengan Kementerian ESDM, termasuk diantaranya tentang kesiapan PT PEMA mengelola Blok B secara profesional, baik dari sisi personal, anggaran dan program.

"Dalam skema pengelolaan migas, ada beberapa item yang harus disepakati antara pihak pengelola dan pemerintah, termasuk mengenai 'Signature Bonus', dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kesiapan Pemerintah Aceh dalam hal ini," tanya Danil

Kemudian, lanjut Danil, dalam skema Cost and Recovery itu kemungkinan adanya 'permainan' mafia migas cukup besar, karena dibukanya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan migas.

Untuk itu, Pemerintah Aceh harus dapat memastikan penerapan skema Cost and Recovery yang diupayakan berjalan baik, agar nantinya tidak melahirkan fenomena penyimpangan baru, dan dapat merusak kredibilitas Aceh dalam hal ini PT PEMA yang dipersiapkan untuk mengelola blok B.

Komentar

Loading...